BORNEONEWS, Lamandau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum, juga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang berbagai persoalan hukum dan kamtibmas tersebut melibatkan pihak aparat penegak hukum dari kepolisian, termasuk juga dari TNI.

Sosilisasi dilakukan dengan mendatangi langsung desa atau daerah terluar yang merupakan akses pintu masuk dan keluar dari daerah Lamandau, seperti telah dilaksanakan di Desa Holu Jojabo, Selasa (13/6/2016).

"Dalam sosialisasi tersebut, kita ingatkan masyarakat bahwa pola pikir mengenai kesadaran perihal menjaga keamanan daerah atau juga lingkungan di tengah masyarakat bukan tanggungjawab aparat semata, seperti polisi, TNI, Satpol PP ataupun Linmas, melainkan tanggung jawab setiap individu," kata Kepala Bakesbangpol Lamandau, Heru Priyono.

Dalam sosialisasi tersebut, sebagai bukti dari kesiapan setiap individu untuk menjaga keamanan dan ketentraman, Heru juga mengharapkan masyarakat setempat segera membentuk kelompok masyarakat sukarela mandiri keamanan. Sehingga, kata dia, masyarakat dapat menentukan rumusan dan strategi sendiri dalam menangkal potensi gangguan kamtibmas.

Dalam kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat tersebut, Heru meminta masyarakat turut aktif melakukan berbagai upaya preventif dalam menangkal peredaran barang haram narkoba, termasuk menangkal penyebarluasan faham terorisme.

"Saya juga mengajak agar semua masyarakat dapat saling bahu membahu menjaga ketertiban umum, khususnya selama bulan suci Ramadan 2016 ini," pintanya.

Selain Holu Jojabo, Heru juga memastikan pihaknya akan melakukan sosialisasi serupa di sejumlah desa terluar, daerah-daerah perbatasan seperti Desa Perigi, Desa Bakonso, serta juga daerah yang dinilai berpotensi mengalami gejolak kamtibmas.

Heru menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan bukan karena telah ada ancaman nyata, melainkan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam merawat dan menjaga situasi kondusif. (HENDI NURFALAH/N).