SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

"Penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS ini harus berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun berjalan dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD," kata Wakil Bupati Kotim Irawati, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dirinya menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 tersebut pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kotim Rinie.

Dirinya menyampaikan gambaran asumsi perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 yaitu asumsi pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 2.428.261.420.400 setelah perubahan sebesar Rp 2.428.261.420.400, bertambah sebesar Rp 0.

Asumsi belanja sebelum perubahan sebesar Rp 2.474.746.721.400 setelah perubahan sebesar Rp 2.474.746.721.400. Defisit sebelum perubahan sebesar Rp 46.485.301.000 setelah perubahan sebesar Rp 46.485.301.000, bertambah sebesar Tp 0.

Pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan, dengan rincian sebelum perubahan sebesar Rp 61.765.301.000 setelah perubahan sebesar Rp 234.106.773.909, bertambah sebesar Rp 172.341.472.909.

Pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebelum perubahan sebesar Rp 15.280.000.000 setelah perubahan sebesar Rp 15.280.000.000.

Kemudian pembiayaan netto, dengan rincian sebelum perubahan sebesar Rp 46.485.301.000 setelah perubahan sebesar Rp 218.826.773.909, bertambah sebesar Rp 172.341.472.909.

--page

"Mengacu pada struktur perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 di atas, dapat kami sampaikan bahwa pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini hanya terjadi penyesuaian, pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja," ujarnya. 

Penyesuaian tersebut dilakuakan sebagai upaya untuk meminimalkan dan mengantisipasi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan maupun belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2024. (DEWI PATMALASARI/R)