JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun per Juli 2024, yang setara dengan 0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan untuk membahas laporan APBN KiTa edisi Agustus 2024, Menkeu menegaskan bahwa defisit yang terjadi pada bulan Juli ini masih terbilang relatif kecil jika dibandingkan dengan target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29 persen. Sri Mulyani memberikan rincian lebih lanjut mengenai pendapatan negara yang tercatat mencapai Rp163,4 triliun, atau sekitar 55,1 persen dari target APBN sebesar Rp296,3 triliun. Meskipun terdapat kontraksi sebesar 4,3 persen secara tahunan (year-on-year), pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan Juni yang mencatatkan kontraksi lebih dalam yaitu 6,2 persen. "Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang," ujarnya optimis. Di sisi lain, belanja negara mengalami pencapaian yang positif, dengan total pengeluaran mencapai Rp169,8 triliun, setara dengan 49,3 persen dari pagu APBN yang ditetapkan sebesar Rp344,1 triliun. Pertumbuhan belanja negara tercatat sebesar 12,2 persen secara tahunan. Menkeu menegaskan bahwa kinerja belanja yang optimal ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas APBN hingga pertengahan tahun 2024. Dalam konteks keseimbangan primer, Sri Mulyani melaporkan bahwa angka tersebut tetap menunjukkan surplus yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer merujuk pada selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara, tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang. Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun 2024, defisit anggaran akan berada di kisaran 2,7 persen dari PDB, yang lebih tinggi dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen. Pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp2.395,5 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 0,7 persen tahun ke tahun, di mana beberapa faktor pendorongnya meliputi peningkatan aktivitas ekonomi, hasil dari reformasi perpajakan, peningkatan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan layanan dari kementerian dan lembaga. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp352,2 triliun, atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, untuk berkontribusi sebagai "shock absorber" guna memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung pencapaian berbagai target pembangunan nasional. ANTARA