JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan para gubernur di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa ini dihadiri oleh 36 dari 38 gubernur, meskipun dua gubernur dari Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah tidak dapat hadir dan diwakili oleh wakil gubernur masing-masing. Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi menekankan peran strategis gubernur yang diibaratkan sebagai ujung tombak dalam menghubungkan daerah dengan pusat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prioritas dan kebijakan pemerintah pusat, agar gubernur dapat secara efektif mengawal serta memonitor para bupati dan wali kota di daerah mereka. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah prioritas dalam pembangunan strategis. Ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan waduk memerlukan biaya yang signifikan, yang umumnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pembangunan irigasi sekunder dan tersier—yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian—seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun, Presiden mengingatkan bahwa dalam prakteknya terdapat sejumlah kasus di mana pembangunan waduk telah terlaksana, tetapi irigasi di tingkat sekunder dan tersier belum berjalan dengan baik. "Jika kondisi tersebut terjadi, seharusnya gubernur dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya dan meminta bantuan," tegas Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi tidak sendiri. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat kunci, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala OIKN. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efektif dan terarah. ANTARA