JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengungkapkan hasil realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Angka tersebut menyiratkan bahwa 26,4 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024 telah terealisasi. Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun Rp11,2 triliun telah dicairkan, hal ini tidak berarti bahwa total belanja untuk proyek IKN hanya akan terbatas pada jumlah tersebut. Ia menjelaskan bahwa biasanya percepatan penyerapan anggaran akan terjadi pada kuartal ketiga dan kuartal terakhir di tahun 2024. Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani sekitar 108 kontrak pembangunan dengan total nilai mencapai Rp84,2 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa adanya kontrak tidak berarti keseluruhan dana telah keluar, karena pembayaran baru akan dilakukan setelah adanya penyerahan atau "have to deliver" sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak per termin. Sri Mulyani menambahkan bahwa total alokasi anggaran untuk IKN dalam tiga tahun, yaitu 2022 hingga 2024, mencapai Rp75 triliun. Di tahun 2022, realisasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun, angka ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan total realisasi mencapai Rp27 triliun. Dalam rincian lebih lanjut, untuk klaster infrastruktur, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp9 triliun dari total pagu sebesar Rp39,3 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan struktur penting seperti gedung di kawasan Istana Negara, kantor kementerian, serta gedung Otorita IKN (OIKN). Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun tower rusun bagi Aparatur Sipil Negara dan Hankam, menyediakan rumah bagi para menteri, serta membangun rumah sakit di IKN. Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada beberapa tambahan belanja yang dialokasikan, seperti untuk kebutuhan VVIP, pembangunan jalan tol dan jembatan yang saat ini sudah mulai berfungsi, meskipun masih perlu beberapa penyempurnaan. Dia juga menjelaskan bahwa infrastruktur terkait air akan dikembangkan, termasuk dengan pembangunan 22 embung untuk menampung air yang dijadwalkan akan meningkat menjadi 30 bahkan 60. Berkenaan dengan klaster non-infrastruktur, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang ditentukan sebesar Rp3,3 triliun. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk perencanaan, koordinasi, dan persiapan pemindahan. Selain itu, dana tersebut juga mendukung kegiatan promosi dan sosialisasi mengenai IKN. Sri Mulyani menambahkan bahwa anggaran untuk klaster non-infrastruktur juga digunakan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi, serta operasional OIKN. ANTARA