JAKARTA –
**Borneonews**, Washington - Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat telah menanggapi laporan yang beredar mengenai perpanjangan tawaran amnesti kepada Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Laporan tersebut muncul di tengah situasi politik yang semakin kompleks di Venezuela, di mana keadaan semakin kacau. Dalam penjelasannya kepada wartawan, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengemukakan bahwa sejak pemilihan umum yang berlangsung pada 28 Juli lalu, pemerintah AS tidak memberikan tawaran amnesti khusus kepada Maduro ataupun kepada pihak lain. “Kami belum memberikan tawaran seperti itu,” tegas Jean-Pierre. Pernyataan ini muncul sebagai bantahan terhadap artikel di harian Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa pemerintahan Biden tengah melakukan pembicaraan rahasia untuk mendorong Maduro melepaskan kekuasaan. Dalam laporan tersebut, disebutkan pula bahwa tawaran berisi perlindungan hukum bagi Maduro dan sejumlah pejabat seniornya agar terhindar dari penuntutan serta jaminan bahwa mereka tidak akan diekstradisi ke negara lain. Meskipun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tawaran tersebut pada menjelang pemilu, Jean-Pierre memastikan bahwa upaya apapun terkait hal ini tidak dilakukan setelah pemilihan umum tersebut. Pada tanggal 29 Juli, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela telah mengumumkan bahwa Nicolás Maduro berhasil meraih masa jabatan ketiga dengan perolehan suara mencapai 51,2 persen. Namun, hasil pemilu ini ditolak oleh pihak oposisi yang menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara. Sebagai respons terhadap hasil pemilu yang dipertanyakan, pemimpin oposisi, María Corina Machado, mengajak masyarakat untuk turut serta dalam protes besar-besaran pada tanggal 17 Agustus sebagai bentuk penolakan terhadap hasil tersebut. Jean-Pierre menyoroti bahwa lebih dari 80 persen lembar penghitungan suara yang dirilis oleh kelompok masyarakat sipil dianggap memperkuat klaim adanya penipuan, menegaskan bahwa "Maduro seharusnya mengakui keadaan ini." Sebaliknya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Maret 2020 mengumumkan dakwaan terhadap Maduro serta 14 pejabat senior pemerintahan Venezuela lainnya. Tuduhan tersebut mencakup kerjasama Maduro dengan kelompok pemberontak FARC dalam upaya untuk "membanjiri" AS dengan narkoba jenis kokain. Situasi ini menciptakan ketegangan lebih lanjut dalam hubungan AS-Venezuela, menyoroti kompleksitas keadaan politik yang ada. ANTARA