JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kehadiran kepala daerah di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukanlah sekadar aktivitas biasa, melainkan merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin maju di IKN, ia optimis bahwa kawasan ini akan menjadi lebih berkembang. Menurut Tito, kita seharusnya tidak hanya berpikir tentang sejarah saat ini, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana 50 tahun atau 75 tahun ke depan, IKN akan terlihat. "Ini bukan lagi seperti sekarang, mungkin akan terdapat gedung-gedung pencakar langit di mana-mana, dan berbagai perkembangan lainnya," ungkapnya. Dia menekankan bahwa peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang akan dikenang oleh generasi mendatang. "Kita sedang menciptakan sejarah hari ini," tambahnya. Tito juga mengingatkan para kepala daerah agar menyadari kesempatan berharga untuk mengunjungi dan merasakan secara langsung suasana IKN. Ia menekankan pentingnya pengalaman langsung terhadap kemajuan infrastruktur yang ada di IKN, dengan mencontohkan istana negara yang memiliki desain modern serta fasilitas seperti lift yang akan digunakan untuk memudahkan mobilitas kepala daerah di masa depan. "Jadi, di bawah istana negara terdapat gedung tinggi yang merupakan kantor presiden, yang sudah siap digunakan. Mereka akan merasakan pengalaman naik lift yang sama seperti gubernur, bupati, dan wali kota nantinya," ujarnya. Lebih jauh, Tito berupaya menumbuhkan rasa kebanggaan nasional di kalangan kepala daerah dan masyarakat Indonesia dengan menunjukkan bahwa IKN adalah hasil karya dan inisiatif anak bangsa. "Ini adalah proyek yang dibangun oleh tangan anak bangsa sendiri. Itu adalah kebanggaan kita," paparnya. Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah tidak hanya melakukan peninjauan infrastruktur, tetapi juga mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Dari total 552 kepala daerah, tercatat sebanyak 517 di antaranya hadir secara langsung di IKN, sementara 35 kepala daerah lainnya tidak dapat hadir. Dalam pertemuan tersebut, juga hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang berperan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. ANTARA