JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan bahwa anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dijadwalkan pada 17 Agustus 2024 mencapai Rp87 miliar. Menurutnya, jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat sebesar Rp53 miliar. “Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN, jika dibandingkan dengan tahun lalu di Jakarta yang menghabiskan anggaran Rp53 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengadaan peralatan upacara yang baru di lokasi yang baru ini,” ungkap Isa pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 yang berlangsung di Jakarta. Dalam penjelasannya, Isa memberikan rincian lebih lanjut mengenai peningkatan anggaran untuk kegiatan HUT RI di IKN. Ia menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana fisik dikaitkan dengan kebutuhan akses khusus, serta persiapan jamuan untuk tamu negara. “Biaya besar tersebut terutama berasal dari pengadaan alat-alat upacara dan penyiapan sarana fisik yang diperlukan pada lokasi baru ini. Persiapan jamuan juga membutuhkan dana yang cukup besar dibandingkan yang dilakukan di Jakarta, terutama karena prasarana di lokasi baru belum sepenuhnya tersedia untuk keperluan jamuan,” jelasnya. Lebih lanjut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, dalam pemaparannya, menyampaikan informasi mengenai realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan yang telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Angka tersebut mencerminkan 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah yang berjumlah Rp42,5 triliun untuk tahun 2024. “Hingga saat ini, pencairan yang terjadi baru sebesar Rp11,2 triliun dari pagu anggaran 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun. Namun, jumlah ini belum menunjukkan total belanja, karena masih akan ada penyerapan lebih lanjut, dan biasanya akselerasi pencairan cenderung terjadi pada kuartal ketiga maupun kuartal terakhir tahun 2024,” jelas Sri Mulyani. Bendahara Negara tersebut juga menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani sekitar 108 kontrak pembangunan dengan nilai total sebesar Rp84,2 triliun. Meskipun demikian, ia mencatat bahwa belum semua kontrak tersebut telah terserap. Untuk mencatat total alokasi anggaran IKN dalam rentang tahun 2022 hingga 2024, angkanya mencapai Rp75 triliun, dengan realisasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp27 triliun pada tahun 2023. ANTARA