JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengharapkan adanya tindakan segera dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang melanda sektor keramik dalam negeri. Penurunan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Juli 2024 yang menunjukkan angka 49,3 poin, telah menandakan sebuah fase kontraksi yang memprihatinkan. Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, dalam sebuah keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, menyatakan bahwa penurunan ini terjadi akibat praktik perdagangan yang tidak sehat (unfair trade) yang dihasilkan oleh produsen keramik luar negeri. Oleh karena itu, Asaki meminta adanya upaya perlindungan melalui penerapan hambatan perdagangan, khususnya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang sesuai untuk menghadapi tantangan ini. Edy menekankan pentingnya perhatian terhadap oversupply serta overcapacity industri keramik yang berasal dari Cina. Di samping itu, hilangnya pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat, Meksiko, Uni Eropa, dan Timur Tengah setelah negara-negara tersebut menerapkan BMAD yang tinggi, berkisar antara 100 hingga 400 persen, juga menjadi faktor penyebab yang tidak bisa diabaikan. Ia menilai bahwa hasil dan keberanian yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut sepatutnya dicontoh oleh Indonesia. Dalam rapat kabinet paripurna pertama yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Agustus 2024, Presiden juga menyoroti penurunan PMI manufaktur. Dalam kesempatan itu, beliau mengarahkan para menteri untuk mengidentifikasi serta mencari solusinya agar PMI Indonesia tidak terus mengalami penurunan. Presiden Jokowi juga mengamati adanya serangan produk impor yang berkontribusi terhadap pelemahan PMI, yang mengharuskan adanya perhatian serius terhadap sektor ini. Merespons situasi yang berkembang, Edy Suyanto berharap agar Presiden Joko Widodo dapat memberikan perhatian serta intervensi langsung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi industri keramik dalam negeri. Ia menegaskan bahwa tidak ada industri atau negara yang mampu bertahan dalam persaingan yang tidak sehat, seperti praktik unfair trade dan penjualan produk di bawah harga pasar (predatory pricing). Selain itu, Edy juga berharap kepada pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi subsidi gas industri dengan menggunakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang akan sangat membantu industri keramik. Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menginformasikan bahwa penyelidikan terkait impor keramik yang telah dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah rampung, yang menghasilkan penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 45 hingga 50 persen. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah menyelesaikan penyelidikan terkait impor keramik, dengan hasil yang menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard sebesar 13 persen. ANTARA