MANOKWARI –
**Borneonews, Manokwari** - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, yang berlokasi di Papua Barat, melaporkan bahwa realisasi Belanja Negara untuk periode Januari hingga Juli 2024 telah mencapai Rp6,2 triliun. Angka ini mencerminkan 43,8 persen dari total pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp14,2 triliun. Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, mengungkapkan bahwa kinerja Belanja Negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Kurniawan menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Belanja Negara yang dicatat. Pertama, belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp2,3 triliun, atau 44,9 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun. Kedua, transfer ke daerah yang mencapai Rp3,8 triliun, yang juga menunjukkan pencapaian sebesar 43,1 persen dari total pagu senilai Rp8,9 triliun. "Kinerja belanja APBN cukup baik, karena baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu," tuturnya dengan optimis. Dalam rincian lebih lanjut, Kurniawan mengungkapkan komponen belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai yang mencapai Rp867,2 miliar, belanja barang sebesar Rp1,04 triliun, belanja modal Rp459,9 miliar, bantuan sosial (bansos) sebesar Rp247 juta, dan belanja lainnya senilai Rp117,2 juta. Serapan belanja pegawai mencatat angka yang memuaskan, mencapai 62,3 persen dari pagu, diikuti dengan belanja barang yang terserap 42,4 persen, belanja modal 32,8 persen, belanja bansos 51,8 persen, dan belanja lainnya yang masih rendah di angka 0,5 persen. "Belanja pemerintah pusat mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 4,7 persen dan pertumbuhan bulanan sebesar 18,9 persen," tambah Kurniawan. Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah mencakup enam komponen kunci. Dalam hal ini, dana bagi hasil (DBH) mencatat penyaluran sebesar Rp1,4 triliun atau 49,5 persen dari pagu yang ditetapkan, diikuti dengan penyaluran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp1,6 triliun atau 54 persen. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) tercatat sebesar Rp255,1 miliar atau 28,3 persen, dan dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp210,8 miliar atau 13,6 persen. Dana Desa juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan total Rp275,2 miliar atau 57,8 persen, sedangkan dana insentif fiskal mencapai Rp7,2 miliar atau 50 persen dari pagu. Kurniawan juga menjelaskan bahwa belanja DAK terdiri dari dua jenis, yaitu DAK fisik yang telah terserap sebanyak Rp92,3 miliar, dan DAK non fisik sebesar Rp162,8 miliar. Wilayah kerja KPPN Manokwari mencakup enam pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, serta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Dengan pencapaian ini, diharapkan pengelolaan dan penyaluran anggaran dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat. ANTARA