JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa cakupan imunisasi untuk vaksin human papillomavirus (HPV), yang bertujuan untuk mencegah kanker serviks, telah mencapai angka impresif yaitu 95 persen untuk dosis pertama dan 90 persen untuk dosis kedua. Dalam keterangan persnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Yudhi Pramono, menjelaskan bahwa imunisasi HPV ini diintegrasikan dengan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Target utama program ini adalah anak perempuan yang berada di kelas 5 Sekolah Dasar untuk dosis pertama, serta anak-anak di kelas 6 Sekolah Dasar untuk dosis kedua. Kementerian juga mencakup anak perempuan usia sekolah yang tidak terdaftar di sekolah, khususnya mereka yang berusia 11 hingga 12 tahun. Yudhi menegaskan pentingnya dukungan terhadap semua lapisan masyarakat dalam program ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya pencegahan kanker serviks. Rencana introduksi imunisasi HPV ini dilakukan secara bertahap, dimulai antara tahun 2016 hingga 2021 di 20 kabupaten dan kota. Program ini kemudian diperluas kepada 120 kabupaten dan kota pada tahun 2022 dan secara resmi diluncurkan secara nasional pada bulan Agustus 2023. Cakupan vaksinasi bagi anak perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun yang mencapai 90 persen menjadi salah satu dari tiga strategi pemerintah dalam upaya mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030. Strategi lain yang ditetapkan adalah melakukan skrining bagi perempuan berusia 30 hingga 69 tahun dengan target mencapai 75 persen, serta memastikan bahwa 90 persen perempuan yang didiagnosis dengan lesi pra-kanker serviks dan kanker mendapatkan pengobatan sesuai standar medis yang berlaku. Yudhi menekankan bahwa kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling umum kedua yang menyerang perempuan di Indonesia. Tercatat bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 36 ribu kasus baru dan 20 ribu kematian akibat kanker serviks, dengan sekitar 70 persen dari pasien yang datang ke rumah sakit berada dalam kondisi stadium lanjut. Menurut data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tahun 2023, biaya penanganan kanker serviks diperkirakan mencapai Rp 5,9 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit yang tergolong katastropik, salah satunya adalah kanker. Dalam rangkaian upaya tersebut, Yudhi menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kanker serviks. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan berbagai inisiatif pada Majelis Kesehatan Dunia, seperti integrasi program imunisasi, skrining, serta tata laksana kesehatan remaja, dan juga membangun kemitraan yang inklusif dengan sektor di luar kesehatan. ANTARA