YOGYAKARTA –
**Borneonews**, Gunungkidul - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting, sebuah inisiatif untuk menanggulangi masalah stunting yang masih menjadi persoalan serius di wilayah ini, dengan prevalensi mencapai 22,2 persen. Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengungkapkan bahwa angka stunting di daerah tersebut mengalami peningkatan dari 20,6 persen pada tahun 2021 menjadi 23,5 persen pada tahun 2022. Beruntung, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023, menjadi 22,2 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan sebesar 1,3 persen. Dalam upaya menyikapi masalah stunting, Bupati Sunaryanta menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk hingga ke tingkat kelurahan. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki variasi tren stunting antara tahun 2021 hingga 2023. Dampak stunting, menurut Sunaryanta, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. "Oleh karena itu, pencegahan stunting adalah prioritas utama dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Sunaryanta menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya mengatasi stunting dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dia juga meminta dinas teknis untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna menurunkan angka stunting. Ini termasuk pemantauan status gizi melalui gerakan serentak stunting yang dilakukan pada bulan Juni, dilanjutkan dengan penimbangan serentak yang dilakukan pada bulan Agustus. "Kami juga memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita yang mengalami stunting dan memberikan suplemen vitamin A, serta melakukan pemetaan hasil penimbangan hingga tingkat padukuhan untuk intervensi lebih lanjut," ujar Ismono. Lebih jauh, pihak Dinas Kesehatan juga aktif memberikan edukasi tentang pentingnya *ASI eksklusif* bagi bayi serta menyediakan PMT bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi kronis. Dalam upaya mendukung kesehatan remaja perempuan, program pemberian tablet tambah darah juga dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Sujarwo, menginformasikan bahwa organisasinya telah membentuk TPPS di tingkat kabupaten, 18 kapanewon, dan 144 kalurahan. "Kami juga telah membentuk 356 tim pendamping keluarga yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu tenaga medis atau bidan, institusi masyarakat pedesaan, dan PKK," jelas Sujarwo. Ia menekankan pentingnya konvergensi tingkat keluarga dalam pendekatan penurunan stunting. "Kami memastikan bahwa setiap keluarga yang berisiko stunting teridentifikasi, terdaftar, menerima manfaat, serta patuh terhadap program yang telah ditetapkan dan tercatat dengan baik,” tambahnya. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Gunungkidul, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ANTARA