JAKARTA –
**Borneonews**, Dhaka - Muhammad Yunus, pemimpin pemerintahan transisi Bangladesh, telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi hak-hak berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari beragam agama di negara tersebut. Janji ini disampaikan di tengah berakhirnya masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang ditandai dengan serangkaian unjuk rasa dan kerusuhan. Dalam pernyataannya, Yunus menegaskan, "Cita-cita demokrasi kita adalah untuk memastikan hak-hak kita bukan sebagai Muslim, bukan sebagai Hindu, bukan sebagai Buddha, tetapi sebagai manusia." Pernyataan ini mencerminkan seruannya akan pentingnya persatuan di antara seluruh komunitas agama di Bangladesh. Yunus menyoroti bahwa akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi Bangladesha saat ini terletak pada sistem kelembagaan yang sudah usang. "Inilah sebabnya mengapa kegaduhan ini terjadi," ujarnya saat berbicara dengan anggota komunitas Hindu di Kuil Nasional Dhakeshwari yang terletak di Dhaka. Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya melakukan reformasi terhadap aturan kelembagaan untuk memastikan keadilan dan hak bagi seluruh rakyat Bangladesh. "Kita harus katakan, kita harus menegakkan hak-hak demokrasi kita. Jika itu terjadi, kebebasan berbicara kita akan terwujud," tambahnya. Sebagai bagian dari upaya membangun kohesi sosial, Yunus menyatakan, "Kita ingin menjadikan Bangladesh sebagai satu keluarga. Ini yang utama. Tidak boleh saling membeda-bedakan di antara keluarga satu dan lainnya." Panggilan untuk solidaritas ini menjadi semakin penting mengingat situasi sosial-politik yang tidak stabil. Yunus juga mendorong komunitas agama minoritas untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bangladesh dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai hal yang diatur dalam konstitusi. Muhammad Yunus, yang kini berusia 84 tahun, baru saja dilantik sebagai pemimpin pemerintahan transisi yang terdiri dari 17 anggota. Pemerintahan transisi ini didirikan menyusul pelarian Sheikh Hasina ke India setelah gelombang protes antipemerintah, yang dalam periode sejak 16 Juli 2024, mencatatkan sedikitnya 580 korban jiwa. Pada hari Senin, Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengungkapkan bahwa sejauh ini telah terjadi sekitar 30 insiden kekerasan ataupun vandalisme terhadap komunitas minoritas di 20 distrik. Insiden-insiden tersebut diduga berkaitan erat dengan ketegangan politik yang menyertai situasi pasca-pemerintahan Hasina. Dengan semua isu ini, harapan akan pemenuhan hak-hak dasar dan kohesi antar umat beragama menjadi sangat penting bagi stabilitas dan kemajuan Bangladesh di masa mendatang. ANTARA