JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penghargaan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) atas langkahnya dalam mengadopsi teknologi hijau atau *green technology* dalam proses produksinya. Hal ini disampaikan oleh Airlangga saat melakukan kunjungan ke salah satu fasilitas produksi Pupuk Kaltim yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur, pada hari Selasa. Airlangga menekankan pentingnya penerapan pupuk yang tepat sasaran, terutama untuk pengembangan sektor hortikultura yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Setelah sektor ini berkembang, baru kemudian langkah pengembangan diarahkan pada sektor petrokimia. "Saya juga yakin bahwa kita dapat menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang memproduksi pupuk hijau terbesar," ujar Airlangga. Keberhasilan ini diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana transisi energi yang sedang dijalankan. Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa sumber energi masa depan dunia akan beralih menuju hidrogen, namun Indonesia juga memiliki keunggulan dalam penguasaan teknologi ammonia. "Di beberapa negara, sudah diterapkan penggunaan 20 persen ammonia untuk batu bara. Dengan mengombinasikan ammonia dan teknologi *carbon capture and storage*, kita bisa memajukan energi hijau," tambahnya. Airlangga menekankan bahwa tujuan pemerintah adalah mencapai emisi karbon netral tanpa mengesampingkan kekuatan energi yang sudah ada di Indonesia. "Potensi luar biasa yang dimiliki oleh Grup Pupuk Indonesia harus terus didorong dan dimanfaatkan ke depannya," katanya. Pemerintah menyatakan bahwa alokasi volume pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 9,55 juta ton. Angka ini didukung oleh data sesuai nama dan alamat seperti yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 lalu mengenai Kebijakan Perberasan. Terdapat peningkatan signifikan dari alokasi awal sebelumnya yang hanya sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga mengalami penambahan, yaitu sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal anggaran yang mencapai Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun. Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Airlangga menyatakan pentingnya adopsi teknologi digital untuk memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan penyaluran tepat sasaran hingga ke petani. Upaya ini melibatkan integrasi data dan sistem dalam sebuah platform terintegrasi dan real-time. Sebagai contoh, integrasi data dan sistem antara Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan sistem ini dapat terhubung dengan data dan sistem perbankan melalui dompet digital (*e-wallet*). "Tantangan kedepan bagi Pupuk Indonesia adalah memastikan distribusi pupuk bisa tepat sasaran. Kami sudah memiliki sistem digital yang lengkap, dan tinggal melaksanakan arahan dari Presiden untuk melakukan percontohan distribusi pupuk secara tepat," jelas Airlangga. Airlangga juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui langkah-langkah modernisasi. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara industri, lembaga penelitian, dan kementerian atau lembaga terkait dalam mengembangkan produk pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. "Tujuan pembangunan pabrik pupuk sebenarnya bukan untuk petrokimia, tetapi untuk memastikan produksi beras," ungkapnya, "Tidak ada revolusi pertanian yang bisa terjadi tanpa kehadiran pupuk. Sebagai makanan pokok, beras adalah barang yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Maka, meskipun kita sudah mencapai swasembada beras, pembangunan pabrik pupuk setelah era reformasi berjalan lambat," tambahnya lagi. Menurut Airlangga, pembangunan pabrik pupuk menyerap tenaga kerja yang besar dalam industri berbasis modal yang intensif. ANTARA