JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera mencapai satu dekade pada Oktober 2024. Peralihan kepemimpinan selanjutnya akan terjadi kepada pemimpin baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024, yakni Prabowo Subianto. Selama sepuluh tahun terakhir, Pemerintahan Joko Widodo telah menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik global, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta tingginya suku bunga di pasar global yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Meskipun banyak rintangan tersebut, Indonesia mampu mencatatkan berbagai kemajuan dalam bidang ekonomi. Negara ini berhasil bangkit dan pulih dari dampak pandemi, menjaga inflasi dalam batas yang wajar, mempertahankan stabilitas sistem keuangan, serta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid meskipun di tengah gejolak ketidakpastian global. Pandemi COVID-19 muncul sebagai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia dan telah memberikan dampak yang sangat besar pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial. Pertumbuhan ekonomi global, bahkan di negara-negara maju, mengalami penurunan yang signifikan. Di Indonesia, pada tahun 2020, perekonomian mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Namun, hanya dalam waktu singkat, Indonesia berhasil keluar dari zona kontraksi tersebut dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69% pada tahun 2021, sementara banyak negara lain masih bergelut dalam keadaan negatif. Kinerja ekonomi Indonesia terus membaik dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,31% pada tahun 2022 dan tetap berada dalam kisaran 5% hingga saat ini. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan telah berkomitmen untuk mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, di saat-saat sulit ini. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diluncurkan sejak tahun 2020 dan berakhir pada 2022, merupakan salah satu upaya utama yang dilakukan untuk meredakan dampak dari COVID-19. Dalam program ini terdapat enam kebijakan utama, seperti penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembiayaan korporasi. Anggaran untuk PEN sampai akhir Desember 2020 tercatat mencapai Rp579,78 triliun, atau 83,4% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Pada tahun 2022, penggunaan dana untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp396,7 triliun, yang juga menandakan bahwa 83,9% dari pagu yang telah dianggarkan telah terealisasi. Stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah juga termasuk relaksasi di beberapa sektor, seperti pajak dan bea dan cukai, serta restrukturisasi kredit bagi UMKM. Melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro, akses pembiayaan bagi UMKM dipermudah dengan penundaan pembayaran angsuran dan subsidi pembayaran bunga. Sampai saat ini, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit telah mencapai Rp830,2 triliun, dengan penerima mencapai 6,68 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% adalah debitur dari UMKM dengan total outstanding sebesar Rp348,8 triliun. Namun, di saat dunia mulai pulih dari pandemi, tantangan baru muncul, antara lain konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak luas serta ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah. Gangguan terhadap rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas energi dan pangan semakin mempersulit situasi. Meski demikian, Indonesia tetap menunjukkan daya tahan ekonominya, dengan pertumbuhan sebesar 5,08% year on year (yoy) pada semester pertama tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 diperkirakan akan berkisar antara 5% hingga 5,2%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah secara aktif mengarahkan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempertahankan stabilitas harga, sambil mendukung program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan untuk menjaga daya beli. Di tengah lingkungan suku bunga global yang tinggi, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat inflasi dimana pada Juni 2024 inflasi tercatat sebesar 2,51%, jauh lebih baik dibandingkan dengan inflasi di Amerika Serikat yang berada di angka 3%. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan angka 106,09, mencerminkan inflasi domestik yang terjaga dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1%. Penurunan inflasi ini dipicu oleh peningkatan pasokan pangan dan sinergi dalam pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Stabilitas sistem keuangan Indonesia juga terjaga dengan baik meskipun adanya peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat, dan industri perbankan menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Likuiditas perbankan tercatat cukup memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 25,36%. Risiko kredit di sektor perbankan juga tetap terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) yang rendah, masing-masing 0,78% dan 2,26% untuk NPL net dan NPL bruto. Dengan semua langkah strategis yang diambil, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini dapat diakselerasi oleh pemerintahan mendatang, sehingga Indonesia dapat lebih dekat merealisasikan visinya sebagai negara maju pada tahun 2045. ANTARA