JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara tegas meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih mematangkan persiapan program sekolah swasta gratis. Hal ini bertujuan agar program tersebut tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menekankan pentingnya pengelolaan yang terkoordinasi dan terkontrol dalam pelaksanaan program pendidikan ini. Menurut Prasetyo, salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah menyatukan sudut pandang dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi konflik kebijakan yang dapat mengganggu pelaksanaannya di kemudian hari. Ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk memperketat proses evaluasi terhadap sekolah swasta yang terlibat dalam program sekolah gratis. Kekhawatiran Prasetyo adalah adanya sekolah yang mungkin memanfaatkan program ini tanpa benar-benar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. "Saya ingatkan, sebelum ini kebijakan sekolah gratis diputuskan, perlu dilakukan konsolidasi lebih dulu," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menjelaskan bahwa kebijakan sekolah gratis merupakan amanat dari Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembahasan mendalam terkait implementasi kebijakan itu. Joko menambahkan bahwa sekolah swasta yang kategori atas (grade A) tidak akan terlibat dalam program ini, karena mereka pada umumnya tidak akan mau menerima kebijakan tersebut. Selain itu, Pemprov juga sudah mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul dari kebijakan sekolah gratis, terutama terkait dengan munculnya yayasan atau lembaga baru yang ingin mendirikan sekolah. "Untuk sekolah-sekolah baru, kami akan membatasi, setidaknya yang telah beroperasi selama enam hingga sepuluh tahun baru bisa diberikan akses ke program sekolah gratis ini," imbuh Joko. Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menekankan perlunya Pemprov Jakarta untuk memprioritaskan program sekolah gratis. Hal ini penting agar semua anak di daerah ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menegaskan, "Soal anggaran, jika kita tidak menjadikannya sebagai prioritas, maka program ini tidak akan terwujud." Jhonny menyatakan bahwa penerapan sekolah gratis di Jakarta sangat mendesak. Program ini dianggap sebagai solusi untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang memerlukan pendidikan tanpa biaya. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, karena pendidikan adalah investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Melihat kondisi pendidikan di Jakarta yang masih belum memadai, khususnya di antara sekolah negeri dan swasta, yaitu dibiayai pemerintah atau tidak, Jhonny menyarankan agar pengaturan anggaran dilakukan dengan lebih bijaksana. "Kami perlu memastikan bahwa fokus tidak hanya tertuju pada aspek fisik, tetapi juga aspek non-fisik. Salah satu cara adalah dengan menyediakan sekolah gratis di semua sekolah, terutama yang menyasar keluarga menengah ke bawah," tambahnya. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia yang diolah, pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah unit sekolah di DKI Jakarta mencapai delapan ribu unit. Rincian jumlah tersebut mencakup taman kanak-kanak (TK) sebanyak unit, di mana 95,78% di antaranya adalah TK swasta. Selain itu, terdapat sebanyak 991 unit sekolah raudatul athfal (RA) yang dioperasikan di bawah Kementerian Agama. Sekolah dasar (SD) di DKI Jakarta berjumlah unit, dengan proporsi 58,41% di antaranya merupakan SD negeri. Terdapat pula 474 unit madrasah ibtidaiyah (MI), dengan 93,35% di antaranya adalah swasta. Jika dilihat dari sektor pendidikan menengah, sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah unit, di mana 72,82% di antaranya adalah swasta, sedangkan madrasah tsanawiyah (MTs) berjumlah 252 unit dengan 83,33% di antaranya adalah swasta. Terakhir, untuk sekolah menengah atas (SMA), di DKI Jakarta terdapat 492 unit, dengan 76,21% merupakan sekolah swasta. ANTARA