SURABAYA –
**Borneonews**, Jember, Jawa Timur - Komunitas Tanoker mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam membina keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) serta mendukung upaya gotong royong untuk memastikan migrasi yang aman, mulai dari level terkecil yaitu desa. Dalam sebuah forum diskusi yang diadakan di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Jember, Pendiri Tanoker, Farha Ciciek, mengungkapkan pentingnya peran pemerintah yang optimal. Dia menyerukan semua pihak untuk terlibat dalam menyiapkan pola pengasuhan anak untuk para pekerja migran yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Tanoker, yang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Refleksi dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI) di Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, organisasi perangkat daerah, aktivis yang peduli terhadap perempuan dan anak, serta berbagai komunitas lainnya. Tanoker juga mengundang perangkat desa yang memiliki perhatian terhadap isu ini, antara lain Desa Sumbersalak dan Desa Sumberlesung di Kecamatan Ledokombo, serta Desa Harjomulyo dan Desa Karangharjo di Kecamatan Silo. Menurut Farha, desa-desa tersebut telah menunjukkan kepedulian yang signifikan melalui regulasi, seperti peraturan desa, serta kebijakan yang memberikan perlindungan kepada anak-anak dari keluarga pekerja migran Indonesia. Ia menyampaikan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia asal Jember sudah memiliki keluarga, sehingga mereka berhak memperoleh perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Menyoroti kondisi anak-anak PMI yang ditinggalkan di kampung halaman, Farha mengungkapkan bahwa terkadang hak atas pengasuhan bagi mereka terabaikan. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang terlambat mendapatkan pendidikan atau bahkan terpaksa putus sekolah. Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya upaya bina keluarga pekerja migran Indonesia yang berbasis desa, dengan fokus pada tiga bidang utama: pemberdayaan ekonomi keluarga PMI untuk kegiatan ekonomi produktif, ketahanan dan kesejahteraan keluarga PMI, serta perlindungan anak dari keluarga PMI. Farha berharap melalui kegiatan FGD ini, dapat memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan migrasi yang aman bagi masyarakat, serta pengasuhan anak-anak pekerja migran Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjamin hak anak-anak dari keluarga pekerja migran. "Ini adalah langkah kecil untuk merangkul semua pihak agar dapat bergotong royong dalam pengasuhan anak pekerja migran, bukan hanya berfokus pada komunitas saja," ujarnya. Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA, Priyadi Santosa, berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam mendukung bina keluarga pekerja migran Indonesia, agar hak-hak anak-anak pekerja migran dapat terpenuhi. "Pemerintah juga akan mendukung dengan memfasilitasi program yang tepat sasaran dan membantu mengatasi permasalahan anak-anak pekerja migran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," katanya. ANTARA