PADANG –
**Borneonews**, Padang - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan secara maksimal tambahan kuota pupuk bersubsidi yang mengalami peningkatan dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh tanah air. Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Gusrizal, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memaksimalkan penyaluran kuota pupuk tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Dalam upaya memastikan distribusi pupuk berjalan efisien, perusahaan menetapkan dua sasaran utama. Pertama, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan pupuk sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, pupuk yang didistribusikan akan diserahkan kepada Kementerian Pertanian dan pembayaran akan dilakukan secara langsung. Dalam konteks ini, PT Pupuk Indonesia menjalin kerja sama yang erat dengan Kementerian Pertanian untuk memperkuat koordinasi dalam menangani kasus petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Pemerintah memberikan ruang untuk pendataan yang valid bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal pasokan pupuk. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menyatakan bahwa kementerian memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul serta menyiapkan solusi terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi. Mengenai realisasi serapan pupuk bersubsidi di wilayah Ranah Minang yang belum terserap optimal—belum mencapai 50 %—Jekvy menegaskan perlunya langkah-langkah yang tegas dan terarah serta penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat, terutama petani. Kementerian Pertanian juga mengingatkan agar dinas pertanian di setiap daerah menyiapkan informasi terkait kondisi cuaca atau iklim untuk membantu petani melakukan penyesuaian terhadap musim tanam yang berlangsung. Dengan strategi tersebut, diharapkan penyerapan pupuk bersubsidi di tanah air dapat terwujud secara maksimal, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Febrina Tri Susila Putri, mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan serapan pupuk bersubsidi masih berada di bawah 50 %. Salah satu faktor tersebut adalah sistem pengolahan tanah yang dilakukan secara bergilir oleh petani, di mana setiap musim tanam terjadi pergantian petani yang menggarap lahan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini sistem pendataan tengah dalam proses perbaikan, sehingga masih ada kendala dalam pencocokan data yang mengakibatkan nama-nama petani yang akan menebus pupuk di tingkat kios tidak tercatat. Dengan langkah-langkah kolaboratif yang diambil oleh berbagai pihak, diharapkan permasalahan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dapat teratasi sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. ANTARA