JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Dalam upaya menentukan arah dan kepemimpinan Partai Golkar ke depan, rapat pleno yang digelar di kantor DPP Golkar pada Selasa malam memiliki agenda penting, yaitu penetapan jadwal Musyawarah Nasional (Munas). Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, menekankan bahwa keputusan mengenai waktu pelaksanaan Munas diharapkan dapat diambil secara langsung selama rapat tersebut. "Malam ini insya Allah sudah ada keputusan," ungkap Meutya saat berbicara dengan awak media di gedung DPP Partai Golkar. Meutya menjelaskan bahwa dalam rapat pleno ini, pihaknya akan membahas sejumlah isu krusial, termasuk pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, juga akan ditentukan tentang pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) dan Munas itu sendiri. Ia berharap proses ini dapat berlangsung secara lancar dan menghasilkan keputusan yang strategis demi kemajuan Partai Golkar. "Kami semua di DPP mendoakan agar kita dapat menyelesaikan pergantian kepemimpinan dengan cara yang damai, tertib, dan cepat," tambah Meutya. Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Minggu (11/8) di Jakarta. Dalam sebuah video resmi yang disiarkan oleh Partai Golkar, Airlangga menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung, dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam video tersebut. Airlangga juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar efektif sejak Sabtu malam (10/8). Ia menegaskan bahwa DPP Partai Golkar, sebagai partai besar yang telah matang dan dewasa, akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Selanjutnya, ia memastikan bahwa proses yang berjalan di internal Golkar akan mencakup penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum dan persiapan untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), semua ini diharapkan berlangsung dengan damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. ANTARA