MANADO –
**Borneonews**, Manado - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, D Tino Tandaju, menegaskan upaya maksimal yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mencapai target angka prevalensi stunting sebesar 14 % pada tahun ini. D Tino Tandaju menjelaskan bahwa tugas dari TPPS, tim pendamping keluarga, serta satuan tugas (satgas) stunting harus terus dioptimalkan, dibina, dimonitor, dan dievaluasi untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Dalam konteks ini, BKKBN Sulawesi Utara menekankan pentingnya peran dan fungsi optimal dari Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di tingkat kabupaten dan kota, yang berperan sebagai bunda pendamping keluarga. Diharapkan dari TP-PKK dapat dihasilkan tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader-kader PKK dan kader keluarga berencana. Tim tersebut akan berfungsi membantu dalam melaksanakan pencegahan serta percepatan penurunan stunting, terutama dalam memberikan pendampingan bagi keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Pemerintah, lanjut D Tino, berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang jelas, yaitu mencapai angka 14 % pada tahun 2024. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di provinsi yang memiliki populasi lebih dari 2,6 juta jiwa ini tercatat sebesar 21,3 %, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20,5 %. Tino juga menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2024, TPPS pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dan desa telah terbentuk 100 % di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk telah meningkat, termasuk 19 kelompok satgas stunting serta 15 orang yang bertugas sebagai technical assistance di kabupaten dan kota. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan adalah pemantauan dan evaluasi atau monev. Menurut Tino, monev terhadap TPPS, TPK, satgas stunting, serta technical assistance perlu dilakukan secara berkala agar kondisi lapangan di setiap daerah dapat diketahui dengan jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa respons kebijakan dan kegiatan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. ANTARA