JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam berinvestasi untuk pengembangan sistem transportasi massal yang berbasis energi hijau di Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden menyampaikan keprihatinannya terkait kualitas udara di Jakarta yang masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Menurut Presiden Jokowi, meskipun Jakarta telah mengembangkan proyek transportasi modern seperti MRT, LRT, dan kereta cepat dengan tujuan untuk mengurangi polusi, Indeks Kualitas Udara Jakarta masih menunjukkan angka antara 190 hingga 200. Ini jauh melebihi batas maksimal yang diizinkan, yaitu hanya 50. Ia memberi peringatan kepada kota-kota yang mengalami kemacetan dan polusi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mendorong perencanaan yang cermat dalam desain sistem transportasi massal. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penggunaan *Autonomous Rail Transit* (ART), yang merupakan alternatif yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan MRT dan LRT. Dalam penjelasannya, Jokowi mencatat bahwa biaya pembangunan MRT pada waktu ia menjabat sebagai gubernur mencapai Rp1,1 triliun per kilometer, dan kini telah meningkat menjadi Rp2,3 triliun. Selain itu, ia juga menyebutkan biaya pembangunan LRT yang mencapai Rp799 miliar per kilometer dan kereta cepat yang biaya pembangunannya sekitar Rp780 miliar per kilometer. Presiden Jokowi mengemukakan bahwa ART dapat menjadi pilihan yang lebih ramah anggaran, dengan biaya hanya Rp74 miliar untuk tiga gerbong dan biaya operasional bulanan sebesar Rp500 juta. Ini menjadi alternatif bagi pemerintah daerah dalam berinvestasi pada sistem transportasi energi hijau. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan para pemimpin daerah tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengoperasian sistem transportasi massal seperti MRT. Ia menanyakan mengenai kesiapan para gubernur, bupati, atau wali kota dalam mendirikan MRT, menunjukkan bahwa masalah biaya operasional merupakan isu utama yang perlu dihadapi. Ia menegaskan bahwa proyek MRT, LRT, dan kereta cepat umumnya mengalami kerugian finansial. Untuk menutupi biaya operasional, diperlukan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai ilustrasi, Jokowi menyebutkan bahwa MRT Jakarta membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar per tahun hanya untuk biaya operasional. Dengan anggapan bahwa semua jalur MRT di Jakarta selesai dibangun, maka diperkirakan APBD harus mengalokasikan sekitar Rp4 triliun. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendorong pemilihan secara bijak antara berinvestasi dalam sistem transportasi massal atau menghadapi kerugian tahunan akibat kemacetan, yang diperkirakan mencapai Rp65 triliun, dan di area Jabodetabek dapat melebihi Rp100 triliun. Dengan peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, diharapkan permasalahan polusi dan kemacetan dapat diminimalisir untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. ANTARA