SAMARINDA –
**Borneonews**, Penajam Paser Utara - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, baru-baru ini menyampaikan laporan mengenai program penanganan stunting yang dilaksanakan di daerahnya serta di sekitarnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Laporan tersebut disampaikan dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai perbedaan wilayah, di mana kunjungan sebelumnya oleh Menteri dilakukan di Sepaku, yang merupakan bagian dari kawasan IKN, sedangkan Sotek berada di luar kawasan tersebut. Dalam laporannya, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa angka stunting di Kalimantan Timur pada tahun 2023 telah mengalami penurunan, dari 23,9% pada tahun 2022 menjadi 22,9%, berdasarkan data dari Sistem Satu Data Indonesia (SSGI). Meskipun demikian, dia juga mencatat adanya perbedaan hasil pendataan antara SSGI dengan Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), yang menunjukkan angka stunting sebesar 18,5%. Hal ini menciptakan deviasi yang perlu ditangani dan dipahami lebih lanjut. Sebagai upaya penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai intervensi, salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan stunting kepada kabupaten dan kota. Bantuan keuangan yang disalurkan berupa dana subsidi desa, yang tahun ini sebesar Rp50 juta dan direncanakan meningkat menjadi Rp75 juta per desa pada tahun depan. Selain itu, pemprov juga memberikan dukungan keuangan melalui bidang kesehatan terkait dengan intervensi sensitif serta intervensi spesifik yang ditujukan kepada kabupaten dan kota. Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penyelenggaraan rembuk penanganan stunting yang menunjukkan adanya inovasi dari masing-masing kabupaten/kota dalam menangani isu stunting. Sri Wahyuni menegaskan pentingnya peran posyandu (pos pelayanan terpadu) yang tidak hanya untuk penimbangan balita, tetapi juga untuk kegiatan yang melibatkan anak-anak dan lansia. Sri Wahyuni memberikan catatan khusus mengenai Kutai Kartanegara, yang berhasil menurunkan angka stunting dari 17,8% menjadi 9%. Usaha ini, menurutnya, merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat dalam memberikan dukungan bagi kader pendamping melalui penyediaan kendaraan operasional, yang mempermudah akses untuk menjangkau balita yang mengalami stunting. Lebih lanjut, Sri Wahyuni melaporkan bahwa program penimbangan balita telah mencapai 70%, dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 100% pada akhir Agustus melalui kegiatan Gebyar Posyandu. Dalam rangka menciptakan kebijakan yang lebih terukur dan terorganisir, pihaknya juga telah membangun satu data Kaltim, yang termasuk di dalamnya adalah data geospasial untuk anak-anak yang mengalami stunting. Hal ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya penanganan stunting yang lebih efektif di wilayah tersebut. ANTARA