JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Selama satu dekade terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Fokus pembangunan yang sebelumnya sangat terpusat di Pulau Jawa kini telah bergeser, dengan perhatian yang lebih besar diberikan kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana perubahan ini terasa oleh masyarakat di berbagai wilayah? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pergeseran dalam struktur perekonomian. Pada triwulan I-2014, sebelum Jokowi menjabat, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jawa menyumbang 58,52 persen dari total kontribusi, diikuti oleh Sumatera sebesar 23,88 persen. Sementara itu, Kalimantan memberikan kontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Provinsi di Maluku dan Papua menunjukkan kontribusi terkecil, yakni 1,95 persen. Memasuki triwulan I-2024, meski Jawa masih tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan persentase 57,70 persen, terlihat penurunan kontribusi dari Sumatera menjadi 21,85 persen dan Kalimantan 8,19 persen. Di sisi lain, wilayah Indonesia tengah dan timur mengalami peningkatan kontribusi, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen. Kenaikan kontribusi dari wilayah di luar Jawa ini selaras dengan data investasi yang menunjukkan investasi di luar Jawa meningkat, bahkan melampaui jumlah investasi yang masuk ke Jawa. Menurut data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan I-2024, sebaran investasi luar Jawa mencapai Rp201 triliun, yang setara dengan 50,1 persen dari total investasi, sedangkan di Jawa sendiri terdata Rp200,5 triliun atau 49,9 persen. Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikenal sebagai salah satu penghasil nikel terbesar, berhasil menarik investasi terbesar sebesar Rp27 triliun. Perubahan dalam struktur perekonomian Indonesia juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang gencar selama pemerintahan Jokowi. Beberapa kali, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pembangunan ini untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dalam peringkat IMD World Competitiveness Ranking untuk infrastruktur, Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 54 pada 2014 menjadi peringkat 27 saat ini. Sejak tahun 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi nilai investasi yang sangat besar yang tersebar di berbagai sektor. Sektor jalan, bendungan, kereta api, energi, pelabuhan, dan bandara menjadi sektor-sektor dengan proyek terbanyak. Namun, sebaran proyek infrastruktur dan program PSN masih lebih terfokus di Jawa dan Sumatera, di mana terdapat 79 proyek di Jawa dengan total investasi Rp813,4 triliun dan 40 proyek di Sumatera yang total nilai investasinya mencapai Rp611,83 triliun. Sementara itu, di Sulawesi tercatat 27 proyek investasi dengan nilai Rp80,36 triliun, di Bali dan Nusa Tenggara ada 20 proyek senilai Rp58,6 triliun, di Kalimantan 13 proyek dengan total investasi Rp205,76 triliun, serta di Maluku dan Papua terdapat 17 proyek senilai Rp945,16 triliun. Dalam hal infrastruktur transportasi, beberapa proyek besar telah dirampungkan, termasuk pembangunan kereta api Makassar-Parepare dan MRT Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Meskipun begitu, pembangunan sektor transportasi dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan dampak pandemi COVID-19. Di balik kemajuan pembangunan infrastruktur, tantangan lain muncul, yaitu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa. Meski telah terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, namun potensi daerah di luar Jawa untuk berkembang secara mandiri masih terbatas. Program hilirisasi yang baru berjalan dalam lima tahun terakhir, fokus pada sektor pertambangan dan beberapa komoditas tertentu, dinilai belum efektif dalam memberikan nilai tambah yang signifikan. Growth sektor industri masih tercatat di kisaran 4 persen per tahun, yang berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu diatasi, terutama untuk mencegah deindustrialisasi di sejumlah daerah. Upaya pembangunan smelter dan hilirisasi di daerah penghasil komoditas pertambangan seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua menunjukkan peningkatan investasi, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Meskipun pertumbuhan investasi yang luar biasa tersebut, tantangan kemiskinan di daerah tersebut masih tetap menjadi masalah besar. Peningkatan investasi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang mencatat 9,03 persen secara nasional pada Maret 2024, namun angka tersebut masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi terutama di Sulawesi dan Papua. Sektor pertambangan nikel, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mampu menarik aliran investasi asing langsung (FDI) yang besar. Namun, meskipun investasi banyak mengalir, dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa meski terjadi penurunan kemiskinan dalam periode pemerintahan Jokowi, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung investasi. Penyerapan tenaga kerja lokal sangat bergantung pada penyediaan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Sayangnya, banyak dari program pelatihan yang ada tidak terhubung secara langsung dengan proyek investasi yang berjalan, yang menyebabkan banyak tenaga kerja dari luar daerah yang lebih mendominasi dalam proyek-proyek, termasuk pembangunan smelter. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Memastikan bahwa setiap pembangunan dan proyek investasi dapat meningkatkan perekonomian secara merata dan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus bekerja sama demi mewujudkan cita-cita Indonesia-sentris yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia. ANTARA