JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengemukakan bahwa terdapat empat strategi yang dapat diterapkan untuk mendemokratisasi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*) bagi lebih banyak pihak. Strategi pertama adalah peningkatan infrastruktur digital, yang mencakup akses terhadap listrik, pita lebar, serta teknologi komunikasi modern. Strategi ini berperan penting dalam menciptakan fondasi yang kuat agar teknologi AI dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, strategi kedua adalah melalui transfer of technology dan transfer of knowledge. Hal ini diperlukan agar pengetahuan dan teknologi tentang AI dapat tersebar luas, bukan hanya terpusat pada segelintir orang atau lembaga. Dengan demikian, lebih banyak individu dan organisasi dapat memanfaatkan AI dalam kegiatan sehari-hari mereka. Strategi ketiga berfokus pada persiapan talenta digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk memiliki keterampilan dan kemampuan yang relevan agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam ekosistem AI. Strategi keempat mendorong dialog sosial yang khususnya berkaitan dengan hak pekerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja di tengah disrupsi teknologi. Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga hak-hak pekerja agar tidak menjadi korban kemajuan teknologi. Keempat strategi tersebut dapat dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan dalam penggunaan AI, baik di tingkat individu, institusi, maupun negara. Fenomena ketimpangan ini, yang dikenal dengan istilah *AI Divide*, menunjukkan bahwa meskipun teknologi AI terus berkembang pesat, akses terhadap teknologi ini belum merata secara global. Hal ini mengakibatkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tertinggal dibandingkan negara-negara dengan penghasilan tinggi. Nezar mengingatkan bahwa isu ini telah banyak dibahas dalam berbagai forum AI global, mengingat ketimpangan dalam pemanfaatan AI dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara kurang beruntung. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sekelompok pengacara bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengintroduksi algoritma afirmatif. Algoritma ini dirancang untuk memastikan bahwa penyusunan algoritma akan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah, sehingga cakupan dan akses AI dapat diperluas. Nezar menjelaskan bahwa algoritma afirmatif ini berupaya mendorong para pengembang untuk mempertimbangkan hak-hak kaum marjinal saat merancang algoritma baru. Di Indonesia, isu serupa juga dibahas dalam acara yang diselenggarakan oleh KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial). Tahun ini, mereka menggelar *AI Innovation Summit (AIIS)* yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dari beragam sektor. Tema yang diusung adalah "Democratizing Artificial Intelligence For All, Unleashing the Power of Artificial Intelligence". Dalam forum ini, berbagai pembahasan mengenai pemanfaatan AI muncul, termasuk reformasi birokrasi, layanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas, industri jasa dan kreatif, industri keuangan dan investasi, serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam membangun masa depan yang lebih inklusif melalui pemanfaatan teknologi AI di Indonesia. ANTARA