BANJARMASIN –
**Borneonews**, Tapin - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan publik yang diinternalisasi dalam pemerintahannya. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi hidup masyarakat. Penjabat Bupati Tapin, M Syarifuddin, menyampaikan bahwa evaluasi ini tidak hanya sekadar untuk meninjau kembali kebijakan yang ada, tetapi juga melibatkan bimbingan teknis bagi aparatur jabatan fungsional dalam rangka penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Syarifuddin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi untuk periode 2023, yang menilai capaian pelaksanaan indeks kualitas kebijakan di Kabupaten Tapin. “Kami diminta untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat melaksanakan kajian dan analisis di seluruh tahap proses kebijakan yang dijalankan,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya peran pejabat fungsional dalam mengoptimalkan kualitas kebijakan demi mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penjelasannya, Syarifuddin menyoroti bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah hingga saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini didasari oleh hasil kajian dan analisis yang menunjukkan bahwa data, informasi, dan pengetahuan yang digunakan dalam perumusan kebijakan belum sepenuhnya relevan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, dia mencatat bahwa pengelolaan dokumentasi kebijakan juga belum dijalankan secara efektif oleh perangkat daerah. Proses pengelolaan ini meliputi mulai dari wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak dari kebijakan yang ditetapkan. Syarifuddin menegaskan bahwa situasi ini merupakan tanggung jawab bersama, khususnya bagi perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. “Kita semua memiliki tanggung jawab ini, dan harus saling bekerja sama untuk melaksanakan kajian serta analisis kebijakan dan mendokumentasikan proses pengelolaan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya dengan tegas. Ke depan, diharapkan langkah-langkah tersebut dapat menghadirkan perbaikan signifikan dalam kualitas kebijakan serta manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tapin. ANTARA