JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya pengadaan alat kontrasepsi jangka panjang di daerah-daerah. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia meminta agar para Kepala Perwakilan BKKBN provinsi memberikan prioritas pada pengadaan alat kontrasepsi jangka panjang, seperti *Intrauterine Device* (IUD) dan implan, dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, pil, dan suntik. Hasto menyampaikan bahwa Indonesia memiliki proporsi anggaran yang signifikan untuk kontrasepsi, yaitu sebesar 70 persen yang berasal dari anggaran pemerintah. Sisa anggaran dapat diakses oleh masyarakat untuk membeli kontrasepsi secara mandiri. Ia meyakini bahwa meskipun alat kontrasepsi yang disediakan oleh negara habis, masyarakat pengguna suntik dan pil akan tetap memperoleh kontrasepsi ini dengan cara membeli sendiri, mengingat harganya yang terjangkau. Menjelang pemerintahan baru, Hasto berharap bahwa pengadaan alat kontrasepsi tidak akan mengalami pengurangan, setidaknya dapat dipertahankan pada tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, jika persediaan alat kontrasepsi seperti susuk tidak ada, maka akseptor akan sulit untuk tetap menggunakan metode tersebut karena biaya yang tinggi. Untuk itu, ia menegaskan perlunya perjuangan agar pemerintah yang baru dapat memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi tetap sama atau bahkan lebih baik. Hasto juga optimistis bahwa pemerintahan yang baru akan memberikan perhatian yang lebih besar pada BKKBN. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul demi kemajuan Indonesia melalui penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa dalam menghitung kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penting untuk menjaga rantai pasok secara optimal. Ia berharap prinsip *first in-first out* dapat diterapkan dengan teguh, sehingga pelaporan dan input data di daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengetahui persediaan yang habis dan yang berlebih secara real time. Terkait dengan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah khusus, Hasto menekankan agar Kepala Perwakilan BKKBN memperluas pengertian tentang wilayah khusus. Ia menjelaskan bahwa wilayah khusus tidak hanya mencakup daerah yang tertinggal, terpencil, dan sulit dijangkau, tetapi juga daerah yang memiliki capaian rendah dalam penggunaan alat kontrasepsi modern (mCPR), serta daerah dengan unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) dan angka kelahiran total (TFR) yang tinggi. Hasto menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan wilayah dengan KB yang rendah dan angka kelahiran yang tinggi sebagai wilayah khusus untuk mendapatkan perhatian lebih. ANTARA