JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pemimpin daerah untuk mulai mengembangkan transportasi publik sebagai langkah strategis dalam mengurangi polusi udara dan mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah mereka. Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin daerah di ibu kota baru Indonesia, Nusantara, Presiden menyatakan bahwa meskipun Jakarta telah memiliki sistem transportasi publik yang dianggap paling maju di tingkat nasional, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam mengatasi kualitas udara di kota tersebut. Presiden mencatat bahwa meskipun Jakarta kini dilengkapi dengan MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rapid Transit), dan kereta cepat yang dirancang untuk mengurangi tingkat polusi udara, indeks kualitas udara kota ini masih berada di angka 190–200. Angka tersebut jauh melebihi batas maksimum kualitas udara yang baik, yakni 50. Ia menekankan bahwa kemacetan lalu lintas yang parah, bersamaan dengan kualitas udara yang buruk, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak. Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa kemacetan lalu lintas telah menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp100 triliun. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan solusi, termasuk dengan mengembangkan infrastruktur transportasi publik. Mengenai kekhawatiran yang disampaikan oleh para pemimpin daerah terkait biaya pengembangan transportasi publik, Presiden merekomendasikan agar mereka mempertimbangkan alternatif berupa *autonomous rail transit* (ART), yang dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan MRT atau LRT. Sistem ART sendiri telah diterapkan di Nusantara, dan akan melayani tamu pada upacara Hari Kemerdekaan di ibu kota baru yang akan berlangsung pada 17 Agustus mendatang. Jokowi menjelaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, pengembangan MRT menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp16 triliun. Sementara itu, biaya pembangunan LRT per kilometer mencapai Rp799 miliar, dan kereta cepat mencapai Rp780 miliar. Sebaliknya, sebuah unit ART yang terdiri dari tiga gerbong berbiaya Rp74 miliar, dengan biaya operasional bulanan hanya sebesar Rp500 juta. Jokowi juga menekankan pentingnya perhatian para pemimpin daerah terhadap biaya operasional transportasi publik. Mengingat bahwa umumnya transportasi publik beroperasi dengan kerugian, maka pemerintah daerah perlu memberikan subsidi dari anggaran mereka untuk menutupi biaya operasional tersebut. ANTARA