JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan keyakinannya bahwa tidak akan ada campur tangan dari Istana, khususnya Presiden Joko Widodo dan lingkaran dekatnya, terkait dengan pencalonan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum partai. Idrus menyatakan, “Saya punya keyakinan tidak ada (cawe-cawe), dan tidak ada alasan untuk itu." Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di Jakarta. Idrus Marham juga menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Bahlil Lahadalia yang terjadi beberapa hari sebelum pengunduran diri Airlangga Hartarto. Menurut Idrus, pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan urusan internal partai. "Kalau pun ketemu empat mata, ya sebagai presiden dan menteri, tak ada masalah," ujarnya. Bahlil Lahadalia saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Idrus lebih lanjut menekankan bahwa anggapan tentang adanya campur tangan Istana adalah sekadar asumsi belaka. Ia menambahkan, “Pak Jokowi bakal menjadi mantan presiden dan punya *legacy* (warisan), apalagi?” sebagai respons terhadap pertanyaan dari wartawan yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan posisi Bahlil. Sebagai calon yang potensial, Bahlil bersama beberapa nama lain seperti Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, dan Kahar Muzakir, dirumorkan akan menjadi kandidat dalam musyawarah nasional (munas) Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus 2024 malam. Meskipun demikian, Agus Gumiwang, yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum, menyatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum definitif. Saat ditanya mengenai alasannya, Agus menggarisbawahi bahwa fokusnya adalah memimpin partai hingga munas berlangsung. Di sisi lain, Idrus mengklaim bahwa Bahlil telah menerima dukungan dari 34 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar. Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum diumumkan melalui rekaman video yang disiarkan publik pada tanggal 11 Agustus 2024, di mana ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar serta stabilitas di tengah transisi pemerintahan yang tengah berlangsung dari Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024. ANTARA