JAKARTA –
**Borneonews, Ibu Kota Nusantara** Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud memaksakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti yang direncanakan pada bulan September, jika kondisi belum mendukung. Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya kesiapan sebelum melakukan pemindahan. Beliau menyatakan, "Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan." Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Kalimantan Timur. Kesiapan fasilitas, terutama rumah susun (rusun) bagi ASN yang akan dihuni, menjadi salah satu penentu dalam proses pemindahan tersebut. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa jika fasilitas yang diperlukan ternyata belum siap, maka jadwal pemindahan ASN dapat diundur. "Kalau memang tidak siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," tambahnya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan semua aspek terkait pemindahan ASN ditangani dengan baik. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memberikan informasi bahwa gelombang pertama ASN yang dipindahkan ke Nusantara dijadwalkan pada bulan September 2024. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun 2029. Proses pemindahan ini akan mengedepankan tiga prioritas, dengan fokus utama pada ASN yang memiliki kemampuan dalam literasi digital. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kompetensi yang dibutuhkan di era digital saat ini. ANTARA