JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Polres Metro Jakarta Timur telah menggelar simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Simulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, menyatakan bahwa kegiatan ini menunjukkan kesiapan personel dalam menjaga keamanan selama Pilkada, terutama di wilayah Jakarta Timur. Dengan demikian, harapannya adalah agar pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurut Kombes Pol Nicolas, Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi kematangan demokrasi di Indonesia. Acara ini juga akan menentukan masa depan bangsa dan negara, terutama bagi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2024 hingga 2029. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada secara serentak ini merupakan pekerjaan besar yang sangat penting dan dapat memengaruhi arah pembangunan bangsa. Nicolas menekankan bahwa seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi secara aktif untuk memastikan keberhasilan agenda demokrasi ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pilkada 2024 akan memiliki kompleksitas tersendiri, dikarenakan dilaksanakan secara serentak pada waktu yang berdekatan, serta dinamika masyarakat yang beraneka ragam. Nicolas juga mengingatkan kepada personel yang bertugas di wilayah dengan potensi kerawanan tinggi untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Di sisi lain, ia meminta agar personel di daerah lain tidak meremehkan situasi dan tetap mempersiapkan pengamanan dengan baik. Kombes Pol Nicolas menekankan perlunya pemetaan (mapping) potensi konflik sosial di masing-masing wilayah secara detail. Personel diminta untuk menyesuaikan penanganan konflik dengan akar permasalahan yang ada. Jika ada konflik yang telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), petugas diharapkan menggunakan kekuatan yang sesuai dengan prosedur standar operasi, sambil tetap mematuhi asas proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Dalam upaya melakukan pengamanan yang optimal, Nicolas juga meminta aparat keamanan untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Basarnas, BPBD DKI, BMKG, serta pemerintah daerah. Koordinasi ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam saat pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. "Pemetaan daerah rawan bencana harus dilakukan agar mitigasi bisa dilakukan sejak dini. Selain itu, siapkan rencana antisipasi bekerja sama dengan penyelenggara pilkada, seperti KPU dan Bawaslu, jika ada kejadian bencana alam di lokasi tertentu," ujarnya. Kombes Pol Nicolas pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh personel, baik dari TNI, Polri, Satpol-PP, Sudin Perhubungan, maupun Pokdar Kamtibmas, yang turut berkontribusi dalam simulasi latihan Mantap Praja Jaya 2024. Simulasi tersebut melibatkan penanganan situasi ketidakpuasan massa yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS) 010, akibat tidak memiliki undangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keberadaan massa yang tidak mencoblos tersebut menyebabkan aksi unjuk rasa yang semakin meningkat. Meskipun petugas kepolisian wanita (Polwan) berusaha melakukan langkah-langkah persuasif, aksi massa tersebut tidak dapat diredam. Namun, petugas pengendali massa dari Polres Metro Jaktim akhirnya berhasil membubarkan kerumunan tersebut, meskipun sempat terjadi kericuhan antara aparat kepolisian dan para pengunjuk rasa. ANTARA