JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pada 27 November 2024, warga Jakarta akan melaksanakan pemilihan pemimpin untuk periode lima tahun ke depan. Pemilih diharapkan dapat memilih sosok yang mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan di berbagai bidang, apalagi dengan perubahan status Jakarta yang tidak lagi disandang sebagai Ibu Kota. Pemimpin yang akan datang harus mampu menjawab tantangan keberlanjutan pembangunan. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya harus melanjutkan estafet kepemimpinan, menjaga agar program-program pembangunan yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat tetap berlanjut. Sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak terhenti hanya karena perbedaan ego yang dijanjikan saat kampanye, atau karena kepentingan partai pengusung yang dapat mengakibatkan penggantian program yang belum tentu memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Dengan karakteristiknya sebagai kota metropolitan dan bahkan megapolitan yang mencakup Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Jakarta menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi penanganan banjir, polusi udara, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta permasalahan sosial lainnya. Satu contoh konkret adalah pembangunan polder (sistem pompa) di daerah rawan banjir. Jika proyek ini terhenti hanya karena pemimpin baru lebih memilih untuk membangun sumur resapan, maka kemungkinan besar fungsi dan efektivitas polder yang sudah ada akan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk dalam arena politik, menjadi sangat penting. Keberlanjutan kepemimpinan harus diiringi dengan kesetiaan pada program-program pembangunan yang telah disusun. Sebuah studi kasus dapat diambil dari warga Kampung Bayam di Tanjung Priok. Mereka awalnya menolak untuk pindah akibat pembangunan Jakarta International Stadion (JIS). Namun, pada akhirnya, mereka bersedia untuk pindah ke rumah susun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Ini menggambarkan pentingnya komunikasi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selama proses kampanye pemilihan kepala daerah, adu gagasan dan argumen kebijakan adalah hal yang wajar. Namun, setelah terpilih, penting untuk menghormati rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang telah ada. Banyak proyek besar yang perlu dilanjutkan dan diawasi dalam lima tahun ke depan. Program-program yang mencakup layanan perpipaan air minum, pengembangan jaringan transportasi (LRT, MRT, dan TransJakarta), revitalisasi Sungai Ciliwung, penataan permukiman kumuh, pengendalian banjir, serta penanganan masalah sosial harus dijadwalkan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Keberlanjutan, atau *sustainability*, seharusnya menjadi aspek penting di tengah dilema desentralisasi yang ada. Dalam forum Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) yang diadakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, ditekankan pentingnya kebijakan desentralisasi yang bertransformasi guna mengatasi tantangan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketua Bulaksumur Roundtable Forum, Abdul Gaffar Karim, mengemukakan bahwa dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, penting untuk memahami karakteristik daerah agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih spesifik dan efektif. Peninjauan berkala terhadap kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap ditegakkan. Forum tersebut menawarkan solusi praktis dan teknis, yang mencakup dorongan untuk memperkuat kepemimpinan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, bisnis, serta masyarakat, yang harus dibangun atas dasar saling percaya. Dengan rekomendasi tersebut, sudah sepatutnya setiap pemimpin daerah berpikir secara komprehensif, mengadopsi kebijakan lokal agar sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Desentralisasi seharusnya kembali pada tujuan awalnya untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat dalam jangka panjang. Beradaptasi dengan harapan masyarakat dan mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian jangka panjang menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah harus mengoptimalkan ketersediaan kebijakan yang ada dengan menyelaraskan program-program pembangunan, seperti pengembangan jaringan jalan yang membagi peran antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang terarah, seharusnya tidak ada lagi jalan atau jembatan yang dibiarkan rusak, karena setiap instansi sudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Penting juga bagi pemimpin masa depan untuk memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang dipimpinnya. Aspek geografis serta budaya masyarakat mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan yang tepat. Seorang pemimpin yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan diharuskan memiliki keterampilan dalam menggali tipologi daerah dan merumuskan kebijakan yang simetris serta asimetris. Komunikasi multifaset untuk mengelola perbedaan serta mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan dalam kebijakan politik dan ekonomi sangatlah krusial. Keberlanjutan harus direalisasikan melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan kepercayaan yang saling membangun. Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Syarmadani, menekankan pentingnya membuka dialog di antara berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang inovatif juga harus diperhatikan terkait program keberlanjutan yang akan diterapkan. Program keberlanjutan ini akan menjadi salah satu landasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kewenangan pemerintah daerah yang diserahkan kepada otorita merupakan langkah untuk menghindari kontestasi kewenangan antar lembaga pemerintah. Kebijakan ini harus dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan ramah lingkungan. Dalam proses untuk mencapai keberlanjutan, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha sangat perlu untuk mewujudkan rencana tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN Indonesia, Silverius Oscar Unggul, menyatakan bahwa pembangunan di sektor hilir juga harus sejalan dengan pembenahan di sektor hulu untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di masa depan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kegiatan di hulu dan hilir yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia terkait regenerasi bahan baku, termasuk dalam hal pengelolaan hutan. ANTARA