JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengemukakan pentingnya perbaikan dari sisi ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) di dalam negeri. Langkah ini dianggap krusial untuk memacu kembali Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur menuju level ekspansi yang lebih positif. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menegaskan bahwa perbaikan di area supply dan demand dapat dicapai melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif fiskal kepada pelaku industri. Selain itu, penerapan suku bunga acuan yang tidak membebani industri juga perlu dipertimbangkan, ditambahkan oleh institusi moneter. Regulasi yang berkelanjutan (sustainable) juga diharapkan dapat menghasilkan iklim usaha yang lebih stabil. Dijelaskan oleh Ajib, diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Kestabilan regulasi menjadi penting agar dunia usaha bisa beradaptasi dan meningkatkan kualitas mereka sebelum adanya perubahan regulasi yang signifikan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kelas usaha mereka secara efektif. Ajib juga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan pengunduran penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, bank sentral perlu merelaksasi suku bunga acuan agar industri lebih mudah dalam memperoleh pembiayaan, sehingga daya saing usaha dapat terjaga. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa penurunan PMI manufaktur yang mencapai angka 49,3 poin sebagian besar disebabkan oleh inefisiensi dalam ketersediaan barang, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan daya saing. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga memberi dampak negatif terhadap logistik bahan baku industri, yang menciptakan tantangan tersendiri bagi pelaku industri. Dalam aspek permintaan, kontraksi PMI disebabkan oleh berkurangnya daya konsumsi masyarakat. Dari rentang tahun 2018 hingga 2023, tercatat sebanyak 8,5 juta orang mengalami penurunan kelas ekonomi. Di samping itu, masuknya produk impor yang masif ke pasar domestik juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Ajib menegaskan bahwa tekanan dari produk impor, terutama yang berasal dari China, memberikan dampak signifikan terhadap permintaan di dalam negeri. Ekonomi domestik cenderung pragmatis, di mana masyarakat lebih memilih barang yang lebih terjangkau dan murah, menyebabkan pergeseran preferensi belanja. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan optimisme bahwa sektor industri pengolahan atau manufaktur dapat kembali berkembang secara ekspansif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peningkatan dalam koordinasi serta pembentukan regulasi yang pro-industri. ANTARA