DENPASAR –
**Borneonews, Denpasar** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menanggapi peringatan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai perlunya kehati-hatian dalam menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pembangunan transportasi massal berbasis kereta. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan transportasi kereta di Bali memiliki perbedaan mendasar, di mana pendanaannya lebih mengandalkan investasi swasta dibandingkan sepenuhnya menggunakan APBD. Hal ini menunjukkan kesadaran Pemprov Bali akan keterbatasan kondisi fiskal APBD yang ada saat ini. Dewa Indra menjelaskan bahwa Pemprov Bali mendapat dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan peran swasta dalam proyek pembangunan ini. Ia menegaskan pentingnya peringatan dari Presiden, mengingat latar belakang dan pengalaman beliau sebagai kepala pemerintahan terkait pembangunan transportasi kereta. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya kesiapan dalam operasional transportasi massal ini. Dalam perbandingan, Presiden menyebut bahwa diperlukan dana hingga Rp800 miliar per tahun untuk operasional Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Sekda Bali menambahkan bahwa pihak swasta akan diberi kesempatan untuk mengelola operasional kereta bawah tanah, mengingat mereka telah menginvestasikan sejumlah besar dana untuk proyek ini dan perlu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Dewa Indra menjelaskan bahwa pengembangan kereta bawah tanah di Bali berbeda dengan situasi MRT di Jakarta, di mana terjadi kolaborasi antara APBD dan investasi swasta dalam proyek tersebut. Peringatan dari Presiden dianggap Dewa Indra sebagai pengingat bagi daerah yang merencanakan pembangunan transportasi kereta, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Pemprov Bali memahami bahwa membangun sistem transportasi seperti MRT memerlukan kehati-hatian dan investasi yang substansial, serta dukungan finansial dari APBD. Dengan demikian, peringatan Presiden Jokowi dipandang positif oleh Pemprov Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan proyek yang besar dan kompleks ini. Rencananya, Provinsi Bali akan memulai pembangunan kereta bawah tanah atau subway pada September 2024, dengan titik awal peletakan batu pertama yang dijadwalkan akan berlangsung di Sentral Parkir Kuta, Kabupaten Badung. Ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Bali dalam menghadirkan solusi transportasi yang modern dan efisien bagi masyarakat. ANTARA