MAKASSAR –
**Borneonews, Makassar** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan telah melibatkan puluhan pemantau pemilu sebagai langkah strategis dalam memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pilkada mendatang berlangsung dengan lebih aman dan tertib. Saiful Jihad, salah satu anggota Bawaslu Provinsi Sulsel, menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari pemilu sebelumnya. “Kami ingin mencoba melakukan pemetaan berkaca pada pemilu kemarin mengenai potensi-potensi kemungkinan kerawanan ke depan serta upaya-upaya untuk mengatasinya,” ungkap Saiful di Makassar. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengantisipasi berbagai masalah yang berpotensi muncul dalam pilkada serentak yang akan datang. Pada pertemuan tersebut, Bawaslu mengundang sejumlah pemantau yang pernah berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Beberapa organisasi yang turut hadir antara lain PBHI, PERAK, YASMIB, APKAN, LHKP, NETFID, JPPR, JaDI, FIK-Ornop, LAPAR Sulsel, PPDI, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Saiful menyatakan bahwa pendapat dan temuan dari para pemantau sangat penting untuk menentukan strategi yang akan digunakan dalam menangani permasalahan di lapangan. Dari hasil diskusi, muncul sejumlah temuan penting. Di antaranya, para pemantau melaporkan keluhan dari kelompok disabilitas terkait layanan di tempat pemungutan suara (TPS). Banyak dari mereka, seperti tunanetra, mengalami kesulitan akses karena TPS yang jauh dari tempat tinggal. “Fasilitas mestinya mereka dapatkan di setiap TPS untuk memudahkan menyalurkan suara,” keluh Saiful, yang lebih akrab disapa Ipul. Lebih lanjut, beberapa catatan juga menyebutkan bahwa terdapat pemilih yang seharusnya tidak bisa hadir, sehingga suara mereka berpotensi dimanfaatkan oleh orang lain. Temuan terkait dengan data pemilih ini menjadi perhatian serius bagi Bawaslu. “Kami punya tanggung jawab mengawal sehingga betul-betul data pemilih diperoleh dengan akurat. Kami meminta kepada KPU agar data pemilih ini fokus pada kepentingan pemilihan, bukan data kependudukan,” tegasnya. Dalam hal ini, Saiful menambahkan bahwa pihaknya tidak akan meminta penghapusan NIK ganda karena hal tersebut merupakan urusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil). “Tugas kami memastikan warga yang sudah terdaftar dapat memilih di TPS yang tepat,” imbuhnya. Salah satu isu penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan ini adalah praktik politik uang. Saiful mengamati bahwa praktik tersebut semakin canggih, tidak lagi menggunakan metode konvensional seperti pemberian amplop, melainkan melalui berbagai fasilitas digital. Temuan ini pun mendapatkan perhatian serius dan menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum tersebut. Ke depannya, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan integritas pilkada agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. ANTARA