BANJARMASIN –
**Borneonews, Tabalong, Kalsel** - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, terus memperkuat implementasi transaksi non tunai bagi satuan kerja pemerintah daerah (Satker Pemda) dengan mengoptimalkan pemanfaatan *Cash Management System* (CMS) dan rekening virtual (VA) dalam setiap transaksinya. Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong satuan kerja, terutama para bendahara, untuk meningkatkan penggunaan CMS. Dalam keterangannya, Sigid menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi upaya satker yang telah bertransaksi menggunakan CMS guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.” Hal ini menjadi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih baik. Sigid juga berharap agar satker yang belum memanfaatkan CMS segera beralih ke sistem ini. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan kas. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk memitigasi risiko penyimpangan pengelolaan kas melalui sistem pembayaran non tunai. Pada Semester I periode 2024, KPPN Tanjung berhasil meraih posisi kedua secara nasional dalam kategori KPPN A1 Non Provinsi mengenai persentase penggunaan CMS oleh satker yang sudah memiliki rekening virtual. Dari total 94 rekening VA yang dikelola, tercatat 80 VA atau 85,1 persen telah aktif melakukan transaksi menggunakan CMS. Sigid menegaskan bahwa KPPN Tanjung melakukan berbagai upaya untuk mendukung satker-satker yang belum memanfaatkan CMS. Salah satu di antaranya adalah melalui kerja sama dengan pihak perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang menyediakan pendampingan teknis bagi satker. Pendampingan ini mencakup penyelesaian kendala teknis yang mungkin dihadapi, seperti keterlambatan atau ketidakmampuan dalam menerima *user* CMS dan token, serta kesulitan dalam memahami teknis penggunaan sistem ini. Sebagai langkah lanjutan, KPPN Tanjung berkomitmen untuk membantu seluruh satker dalam memantau perkembangan penggunaan CMS di setiap unit kerja. KPPN juga akan berkoordinasi secara aktif dengan bank mitra apabila terdapat kendala teknis yang dialami oleh satker. Sigid menggarisbawahi pentingnya dukungan dari semua pihak terkait untuk memastikan transaksi non tunai melalui CMS dapat diterapkan secara merata. Dengan cara ini, tujuan untuk mencapai pengelolaan kas yang lebih baik dapat direalisasikan. “Transaksi menggunakan CMS dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keuangan negara dari potensi kerugian,” jelas Sigid. Ia menambahkan bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk mengelola keuangan negara secara optimal. ANTARA