JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang terletak di Cilegon, Banten. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan polusi udara yang selama ini menjadi masalah serius di Jakarta. Luhut menjelaskan, "Jadi kita *pengen exercise* kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta." Pernyataan ini disampaikannya setelah menghadiri acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. Ia turut menekankan bahwa PLTU Suralaya yang sudah beroperasi selama lebih dari 40 tahun telah berkontribusi pada tingginya tingkat polusi di ibukota. Sebagai langkah lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan rapat untuk membahas detail rencana penutupan PLTU tersebut. "Itu kami (akan) rapatin nanti yang (PLTU) Suralaya itu, kan sudah banyak polusinya," ungkapnya. Indeks kualitas udara di Jakarta yang saat ini berada di kisaran 170-200 menjadi indikator mengkhawatirkan, dan Luhut mencatat bahwa kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). "Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," tambahnya. Luhut juga membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta dengan indeks di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menunjukkan angka yang jauh lebih baik, yakni hanya 6. "IKN itu bagusnya (indeks kualitas udara) hanya 6 indeksnya. Singapura aja 24 atau 30. Jadi, IKN jauh lebih bagus," kata Luhut. Dengan penutupan PLTU Suralaya, ia berharap indeks kualitas udara Jakarta dapat diturunkan di bawah 100. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penerapan bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki kadar sulfur rendah. Luhut menambahkan bahwa akibat polusi udara, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya medis yang diperlukan masyarakat. "Ini adalah masalah serius yang perlu kita atasi bersama," tutupnya. ANTARA