BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data persentase penduduk miskin menurut provinsi Maret 2023-2024. Terdapat 6 provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan termasuk di Kalteng.
"Papua Tengah (0,87 persen poin), Papua (0,19 persen poin), Kalimantan Tengah (0,06 persen poin), Sumatera Barat (0,03 persen poin), Kepulauan Bangka Belitung (0,03 persen), dan Papua Selatan (0,03 persen poin)," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agnes Widiastuti, Rabu, 14 Agustus 2024.
Pada Maret 2024 secara rata-rata 1 rumah tangga miskin di Kalteng memiliki 5,05 anggota rumah tangga. Penduduk miskin di perdesaan Maret 2024 pun meningkat sebanyak 0,40 ribu orang atau 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2023. Di mana Maret 2023 yang semula dari 85,06 ribu orang menjadi 85,46 ribu orang di Maret 2024.
"Garis Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp 623.954,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 4,66 persen," tuturnya.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kalteng anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalteng membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ina Prayawati, menyampaikan kemiskinan adalah isu yang sangat serius dan sering menjadi fokus perhatian pihaknya di berbagai tingkat, termasuk di Provinsi Kalteng. Karena dapat mempengaruhi perekonomian didaerah tersebut.
--page
"Kami bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat bisa efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Kami akan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Jika ada indikasi program tersebut tidak berjalan efektif, kami bisa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan," jelasnya.
Pihaknya juga memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, mereka bisa mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program yang terbukti efektif mengatasi kemiskinan.
"Kebijakan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ini termasuk program-program kesejahteraan sosial, subsidi bagi mereka yang membutuhkan, serta investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi," tandasnya. (MARINI/j)
