BATAM –
**Borneonews, Batam** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam, yang terletak di Kepulauan Riau, telah mengambil inisiatif untuk menyiagakan tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada guna melakukan pemantauan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah di kota tersebut. Penyiagaan tim ini merupakan langkah penting dalam memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan proses demokrasi yang akan datang. Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, menyatakan bahwa organisasi mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada, terutama selama masa kampanye mendatang. Menurut Riama, "Saat kampanye nanti pasti Kesbangpol turun, dan kita laporkan kegiatannya ke Kemendagri. Jadi nanti jangan heran ada orang Kesbangpol turun saat kampanye, itu memang tugas mereka. Nanti kami siapkan juga atributnya." Selanjutnya, Riama menekankan bahwa Kesbangpol memiliki peranan krusial dalam menyampaikan informasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada. Dalam rangka hal ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam untuk memastikan pengawasan terhadap netralitas ASN. Riama juga menjelaskan, "Nanti kalau misalnya ada yang ditemukan Bawaslu, preventifnya di Kesbangpol harus sampaikan ke ASN, bahwa tidak boleh terlibat dalam Pilkada sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada." Langkah ini tidak hanya menyasar ASN di Pemerintah Kota, tetapi juga ASN dari instansi vertikal lainnya. Dia menambahkan bahwa, "Kalau memang ditemukan ada ASN yang melanggar, itu tugas Bawaslu. Dan kalau memang dihukum, itu urusan BKPSDM." Penegasan ini menunjukkan komitmen Kesbangpol untuk menjaga integritas serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks Pilkada. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024, Kesbangpol telah menyiapkan anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp63,1 miliar. Anggaran ini dialokasikan dengan rinci, di mana KPU mendapatkan alokasi sebesar Rp39 miliar, Bawaslu Rp14,8 miliar, dan pengamanan sebesar Rp9,2 miliar. Terkait dengan anggaran tersebut, Riama menyampaikan, "Tentu kami pastikan anggaran Pilkada cukup, sesuai yang diusulkan KPU, Bawaslu, kemudian juga pihak keamanan TNI/Polri. Kemarin anggaran seluruhnya Rp63,1 miliar." Ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam memfasilitasi jalannya proses demokrasi dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam rangka Pilkada yang akan datang. ANTARA