DENPASAR –
**Borneonews, Denpasar** - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 18 rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu melalui APBD Perubahan 2024. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terus dioptimalkan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, Gede Cipta Sudewa Atmaja, menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait rencana bantuan perbaikan rumah layak huni yang berkelanjutan. Pemkot Denpasar menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang tergolong kurang mampu, sehingga strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk penanganan terhadap kemiskinan ekstrem. Dalam APBD induk 2024, Pemkot Denpasar telah merencanakan untuk merealisasikan 17 unit bantuan perbaikan rumah yang ditujukan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Namun, dalam APBD Perubahan 2024, pemerintah daerah ini telah berhasil meningkatkan jumlah bantuan menjadi 18 unit rumah layak huni dengan anggaran sebesar Rp90 juta per unit. Selain itu, Pemkot Denpasar juga menerima dukungan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana, REI Bali dan Himpera Bali masing-masing menyumbangkan dua unit rumah layak huni. Dengan demikian, total bantuan rumah layak huni yang disediakan selama tahun 2024 mencapai 39 unit. Lebih jauh, Cipta Sudewa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan bantuan fisik berupa bangunan, Pemerintah Kota Denpasar juga berkolaborasi dengan perusahaan umum daerah (perumda) dan berbagai pihak untuk melengkapi bantuan dengan perabotan rumah tangga. Perabotan tersebut mencakup kasur, seprei, kompor gas, tabung elpiji 3 kilogram, dan lemari. Dalam pembangunan rumah yang direalisasikan, pemkot mengedepankan *style* Bali sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Hal ini tercermin dalam penggunaan ornamen khas Bali, seperti ikuh celedu dan bentala yang diletakkan pada bangunan atap. Terkait dengan penerima bantuan perbaikan rumah layak huni, Cipta Sudewa menegaskan bahwa proses seleksi dan verifikasi telah dilakukan dengan cermat. Proses ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk kemudian diverifikasi oleh tim terkait. Anggaran untuk program ini dipastikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk pengerjaan fisik, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan Pemkot Denpasar dalam melanjutkan program bedah rumah sebagai bentuk pro-rakyat. ANTARA