JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan matang. Menurut Bambang, IKN dibangun tidak hanya sebagai kota besar, tetapi juga harus menghindari ketidakberhasilan yang terjadi pada Jakarta, yang disoroti sebagai contoh kota yang tumbuh pesat namun tidak terencana dengan baik. Bambang menekankan pentingnya menghindari aspirasi menjadikan IKN sebagai "Jakarta kedua." Ia menjelaskan bahwa jika Jakarta kedua dimaksudkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baik, hal itu tidak menjadi masalah. Namun, kekhawatiran Bambang muncul dari kemungkinan IKN berkembang menjadi kota yang serupa dengan Jakarta, yang tumbuh tanpa perencanaan yang jelas. Ia mencermati bahwa pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sangat cepat dibandingkan dengan infrastruktur yang dimiliki, sehingga menciptakan berbagai persoalan. Dalam konteks perencanaan IKN, Bambang merujuk pada Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN. IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota baru harus didasarkan pada prinsip pembangunan kota yang terencana dan kebutuhan serta visi jangka panjang bangsa. Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi salah satu dari lima besar perekonomian terkuat di dunia serta mencapai pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Target ini hendak diwujudkan melalui empat pilar utama dalam Visi Indonesia 2045, yang meliputi pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari strategi mencapai target ekonomi pada tahun 2045, pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat mempercepat pembangunan, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang baru, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA