MATARAM –
**Borneonews**, Mataram - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat telah mencapai angka 56,31 persen atau setara dengan Rp5,49 triliun hingga 31 Juli 2024. Data ini diungkapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan bahwa pencapaian ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 108,34 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di daerah tersebut. Dari total penerimaan negara sebesar Rp4,99 triliun, kontribusi penerimaan perpajakan mencakup 91 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak menyumbang sebesar 9 persen, yang setara dengan Rp494,79 miliar. Hal ini menandakan bahwa pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Ratih juga menjelaskan bahwa belanja negara mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 5,72 persen. Capaian ini didukung oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang tumbuh sebesar 6,64 persen, serta transfer ke daerah yang meningkat sebesar 5,25 persen. Hingga Juli 2024, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,96 triliun, yang didominasi oleh belanja barang sebanyak Rp2 triliun, setara 50,64 persen dari pagu, dan belanja pegawai mencapai Rp2,16 triliun, atau 66,41 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Di sisi lain, belanja modal juga memberikan kontribusi signifikan pada total belanja pemerintah pusat, yang tercatat sebesar Rp737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu. Sementara itu, belanja untuk bantuan sosial yang telah direalisasikan berjumlah Rp11,16 miliar dari anggaran tahun ini sebesar Rp20,19 miliar. Pertumbuhan belanja negara ini, menurut Ratih, didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja di Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan program-program yang berdampak pada masyarakat. Dari segi kementerian dan lembaga, terdapat lima yang memiliki belanja tertinggi di Nusa Tenggara Barat, antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian. Data ini mencerminkan fokus serta prioritas dalam penggunaan anggaran untuk berbagai sektor yang penting bagi pembangunan daerah. ANTARA