JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran yang akan dialokasikan untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berpendapat bahwa anggaran tersebut berpotensi menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dalam situasi yang cukup sulit. Bhima menjelaskan, pada tahun depan, pemerintah harus memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang jatuh tempo senilai Rp800 triliun, ditambah dengan kewajiban bunga utang sebesar Rp400 triliun untuk tahun berjalan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa APBN saat ini berada dalam kondisi yang berat dan memerlukan perhatian serius. Selain itu, Bhima juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang semakin melemah, biaya pendidikan yang terus meningkat, serta adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meluas, jelas bahwa dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Ia berpendapat bahwa alokasi anggaran APBN sebaiknya difokuskan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, ketimbang dihabiskan untuk kegiatan perayaan yang dinilai kurang produktif. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran HUT RI yang dilaksanakan di Jakarta tahun lalu, yang tercatat hanya sebesar Rp53 miliar. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara yang baru dan kebutuhan spesifik lainnya di lokasi baru tersebut. Isa merinci, peningkatan anggaran untuk kegiatan HUT RI di IKN disebabkan oleh kebutuhan akan infrastruktur fisik yang memerlukan akses khusus serta persiapan jamuan untuk tamu negara. Sementara itu, belanja pemerintah pusat hingga Juli 2024 telah terealisasi sebesar Rp1.170,8 triliun, yang tumbuh 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dari total belanja tersebut, sebesar Rp872,8 triliun atau sekitar 74,5 persen disalurkan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, energi, hingga dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ANTARA