JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah serta upaya yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Peningkatan tersebut tercermin jelas melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam lima tahun terakhir. Dalam keterangannya, Anas menjelaskan bahwa dirinya bersama Menteri BUMN telah melakukan pembahasan mendalam mengenai kinerja BUMN. Pemerintah, sesuai dengan mandat Presiden, telah melakukan penilaian terkait sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga. Dari penilaian tersebut, banyak capaian positif yang perlu mendapatkan apresiasi, terutama dari kementerian yang bergerak di bidang BUMN. Pada tahun 2023, Kementerian BUMN berhasil meraih kategori A atau Memuaskan dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Selain itu, untuk nilai SAKIP, kementerian ini memperoleh kategori BB atau Sangat Baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Kementerian BUMN dalam penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, serta digitalisasi telah berjalan dengan baik. Anas menegaskan bahwa hasil yang dicapai oleh Kementerian BUMN pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang memuaskan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Upaya tersebut juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN tidak hanya disebabkan oleh implementasi reformasi yang efektif, tetapi juga didukung oleh partisipasi kementerian dalam melaksanakan lima fokus Reformasi Birokrasi Tematik. Selanjutnya, Anas juga mengapresiasi upaya Kementerian BUMN yang telah berhasil melakukan penataan kelembagaan, seperti melalui penggabungan Pelindo. Penataan ini dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga BUMN dapat beroperasi lebih lincah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa efisiensi dan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut merupakan adaptasi dari yang diterapkan oleh Kementerian PANRB, khususnya dalam penyederhanaan proses layanan kepegawaian. Dia menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator kinerja utama yang menjadi fokus Kementerian BUMN, yaitu kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Selain itu, kementerian juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, serta berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick menekankan bahwa kementerian tidak akan berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada. Mereka berkomitmen untuk terus melakukan transformasi bersama dengan bimbingan dari Menteri PANRB dan tim. Dia berharap agar BUMN semakin efisien dan meningkatkan kontribusinya terhadap negara secara berkelanjutan. ANTARA