JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengungkapkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2024 tetap terkendali. Menurut data terbaru, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,7 persen year on year (yoy), yang menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada triwulan I-2024. Peningkatan ini berasal dari utang luar negeri baik sektor publik maupun swasta. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dalam pengelolaan utang, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Langkah ini diambil guna mengelola ULN secara prudent, terukur, oportunistik, dan fleksibel. Tujuannya adalah untuk memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal. Erwin menambahkan bahwa posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2024 tercatat sebesar 191,0 miliar dolar AS. Namun, ULN pemerintah mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), yang berlanjut dari kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana oleh investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang terjadi di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sebagai komponen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN selalu diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas. Tata kelola ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan ULN. Dari segi sektor ekonomi, ULN pemerintah sebagian besar digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang mencakup 20,9 persen dari total ULN pemerintah. Sektor lainnya termasuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen). Menarik untuk dicatat bahwa hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah, sehingga menunjukkan pengelolaan yang hati-hati. Dalam hal ULN swasta, posisi tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS pada triwulan II-2024, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,3 persen (yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2 persen (yoy) pada triwulan I-2024. Perkembangan ini didorong oleh ULN perusahaan yang bukan lembaga keuangan, yang tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy), meskipun ULN lembaga keuangan masih mencatatkan kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1 persen dari total ULN swasta. Seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh ULN jangka panjang, yang mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta. Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9 persen, dan didominasi oleh ULN jangka panjang yang mencapai 85,7 persen dari total ULN. Dalam upaya menjaga kesehatan struktur ULN, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Strategi ini juga mencakup upaya meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. ANTARA