JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menyiapkan pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2024. Upacara ini akan dilakukan di 13 lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari total 15 PLBN yang berada di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Plh. Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI ini mengusung tema *"Nusantara Baru Indonesia Maju"*. Rencananya, upacara tersebut akan dihadiri oleh pejabat-pejabat di tingkat tinggi, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) atau pejabat setara dari BNPP dan Kementerian/Lembaga lainnya yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Robert menyatakan, "Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN juga direncanakan untuk dirangkaikan dengan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) di kawasan PLBN, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah setempat." Dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan bahwa terdapat dua PLBN yang belum ditentukan sebagai lokasi pelaksanaan upacara. Hal ini dikarenakan kedua PLBN tersebut masih berada dalam tahap awal pengoperasian. Kedua PLBN tersebut adalah PLBN Labang yang terletak di Kabupaten Nunukan dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, keduanya berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Robert juga menambahkan bahwa pelaksanaan Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah terhadap kawasan perbatasan negara. Ini sejalan dengan semangat Program Nawacita, yang menekankan untuk *"Membangun dari Pinggiran"*. "Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN ini juga berfungsi sebagai simbol dan sarana untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan kepedulian terhadap perbatasan sebagai bagian integral dari negara," pungkas Robert. Berikut adalah daftar pejabat yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara di 13 PLBN tersebut: 1. PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) - Kelompok Ahli BNPP Letjen TNI (Purn) Ali H. Bogra. 2. PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) - Staf Ahli Mendagri/Plh. Dirjen Polpum Kemendagri Togap Simangunsong. 3. PLBN Jagoi Babang, Bengkayang, Kalbar - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP (Deputi II) Irjen Pol Makhruzi Rahman. 4. PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. 5. PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalbar - Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Sekretariat Kabinet Purnomo Sucipto. 6. PLBN Sei Nyamuk, Nunukan, Kaltara - Wakil Rektor IPDN Suhajar Diantoro. 7. PLBN Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. 8. PLBN Motamasin, Malaka, NTT - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I)/Plh. Sekretaris BNPP Robert Simbolon. 9. PLBN Wini, Timor Tengah Utara, NTT - Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga. 10. PLBN Napan, Timor Tengah Utara, NTT - Deputi IV Kemenko Polhukam Rudy Syamsir. 11. PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua - Dirjen Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud. 12. PLBN Sota, Merauke, Papua Selatan - Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono. 13. PLBN Yetetkun, Boven Digoel, Papua - Plt. Staf Ahli Mendagri Rochayati Basra. ANTARA