PADANG –
**Borneonews**, Padang - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan segera menindaklanjuti keluhan mengenai anggaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kota Padang, Sumatera Barat. Ketua Tim Koordinasi dan Pembangunan Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Andi Setyo Pambudi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut serta memberikan masukan terkait anggaran kepada bagian perencanaan di Bappenas. Ini disampaikan oleh Andi dalam sebuah pernyataan di Padang. Keluhan ini muncul seiring dengan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang menyatakan bahwa mereka telah mengalami kekurangan dana alokasi khusus untuk pelaksanaan layanan kependudukan dan catatan sipil sejak tahun 2022. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan seharusnya dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Bappenas juga meyakini bahwa masalah anggaran dalam pelayanan kependudukan ini tidak hanya terjadi di Kota Padang, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Andi menyebutkan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Mengingat pentingnya anggaran dalam pelayanan masyarakat, Bappenas berkomitmen untuk mengevaluasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan menentukan skala prioritas dalam penganggaran. "Masukan-masukan ini akan menjadi evaluasi bagi kami agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal," ujar Andi menegaskan pentingnya langkah evaluasi tersebut. Di sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan bahwa setelah dihentikannya dana alokasi khusus, pemerintah daerah kini terpaksa mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Meskipun demikian, dia mencatat bahwa porsi anggaran untuk pelayanan kependudukan tidak sebesar alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang juga penting. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang dituntut untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, meskipun anggaran yang ada terbatas. Teddy berharap kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih besar, khususnya dalam hal penganggaran untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil di masa mendatang. ANTARA