JAKARTA –
**Borneonews** - Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara (KSP) dan tim ekonomi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah mempersiapkan pembentukan lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengendalian perubahan iklim dan perdagangan karbon. Kepala KSP Moeldoko mengungkapkan dalam pernyataan KSP bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah merumuskan sejumlah kebijakan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon. "Dalam masa transisi ini, pemerintah berharap akan ada kebijakan yang dapat mempercepat kepemimpinan berikutnya," tambah Moeldoko. Ia menekankan pentingnya membentuk tim penggerak untuk memulai diskusi mengenai sinkronisasi dan transisi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan pengendalian karbon. "Saran saya adalah membentuk tim penggerak terlebih dahulu untuk merumuskan badan secara struktural. Ini bertujuan untuk mempermudah transisi pembentukan badan tersebut di kemudian hari," ujar Moeldoko. Tim penggerak ini akan memiliki tugas untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengelolaan Perdagangan Karbon (BP3I-TNK) setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Laode Kamaluddin akan memimpin tim penggerak sebagai anggota tim ekonomi Prabowo Subianto, bersama dengan penasihat senior KSP, Ishak Saing. Moeldoko menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan pembiayaan untuk memenuhi target pengurangan emisi pada tahun 2030. Ia mencatat bahwa potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar, mengingat kekayaan alam yang dimiliki negara ini. Indonesia memiliki beberapa hutan tropis dan biodiversitas laut serta pesisir yang sangat penting bagi ekonomi biru dalam bentuk mangrove dan lahan gambut, yang dapat menjadi sumber penyerapan karbon dan sangat krusial dalam mengatasi krisis iklim. "Indonesia dapat menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon dan menjadi sumber utama pendapatan negara, baik melalui perdagangan karbon bilateral maupun mekanisme bursa karbon," tegas Moeldoko. Sementara itu, Kepala Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menekankan bahwa kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan pilar kedua dari "8 Misi Presiden Terpilih." Pilar ini ditujukan untuk mempromosikan kemandirian nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi hijau. Misi tersebut tengah diimplementasikan melalui pembentukan BP3I-TNK, yang bertugas mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan, serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain. "Semoga semua pihak bisa berpartisipasi dalam berkoordinasi merumuskan lembaga ini dan merevisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021," ungkap Abdullah. Perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 tahun 2022. Presiden Joko Widodo meresmikan perdagangan karbon melalui bursa di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 26 September 2023. ANTARA