JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap metamorfosis gerakan dan paham radikalisme. Ketua LPOI dan LPOK, K.H. Said Aqil Siroj, menyatakan bahwa fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah serta tren terbaru terkait serangan terorisme menunjukkan adanya perubahan dalam penyebarluasan ideologi radikal yang dilakukan secara terselubung. Dalam pidato yang disampaikan pada acara Konsolidasi Kebangsaan dengan tema *Mitigasi Kebangsaan dan Mitigasi Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme* di Kuningan, Jakarta, Said menjelaskan bahwa kelompok intoleran dan radikal terorisme sedang melakukan metamorfosis dari sikap yang bersifat frontal dan konfrontatif menjadi metode yang lebih halus, yaitu dengan pendekatan rendah ledakan namun berdampak tinggi (*low explosives-high impact*). Menyikapi situasi ini, ia menggarisbawahi pentingnya bagi penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk lebih waspada dan melakukan skrining yang lebih mendalam terhadap keberadaan sel-sel intoleransi dan radikal di ruang publik. Said menekankan bahwa sel-sel tersebut tidak lagi menampakkan diri dengan wajah yang menakutkan, melainkan bergerak secara sembunyi-sembunyi dengan berbagai identitas dan penampilan, seperti politisi, anggota kepolisian, tentara, pebisnis, pendidik, dan agamawan. Said juga menyoroti meningkatnya ancaman serangan siber serta terorisme digital yang dapat mengganggu imunitas ideologi bangsa. Menurutnya, fenomena ini sangat berbahaya karena bisa mengancam kedaulatan nasional dan mengganggu kesatuan serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital, selain mempertahankan kedaulatan teritorial yang juga harus selalu dijaga. Selain itu, Said menyinggung dampak dari krisis global dan sisa-sisa politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang perlu segera diatasi agar tidak merusak persatuan dan kesatuan nasional serta masa depan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah baru, untuk menyusun peta jalan pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan konsensus nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ANTARA