JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Peningkatan harga barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tetap terkendali menjadi salah satu upaya penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih lagi, di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sangat penting untuk memastikan inflasi tetap terkendali, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat membahayakan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, sinergi, koordinasi, dan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta semua pemangku kepentingan terkait perlu diintegrasikan menjadi satu kekuatan komprehensif untuk mengendalikan inflasi. Ini bertujuan agar inflasi tetap berada dalam target pemerintah, yaitu sebesar 2,5 persen, dengan toleransi satu persen, pada tahun 2024. Peran masing-masing daerah di Indonesia sangat krusial dalam menjaga inflasi nasional sesuai dengan target, terutama Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia. Saat ini, inflasi Indonesia masih berada dalam target, yaitu 2,13 persen secara tahunan (year-over-year/yoy) pada Juli 2024. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa pada semester pertama tahun 2024. Sebagian besar, yaitu 55,93 persen, tinggal di Pulau Jawa. Oleh karena itu, memastikan inflasi tetap terkendali di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia sangat penting. Saat ini, inflasi di Jawa stabil dan terjaga sesuai dengan target inflasi nasional. Inflasi di enam provinsi di Jawa masih berada dalam rentang target sebesar 2,5 persen, dengan toleransi satu persen. Secara tahunan, pada Juli 2024, inflasi di Jakarta tercatat sebesar 1,97 persen; Banten, 2,30 persen; Jawa Barat, 1,16 persen; Yogyakarta, 2,26 persen; dan Jawa Timur, 2,13 persen. Pencapaian inflasi ini diharapkan dapat dipertahankan dalam rentang target hingga akhir tahun 2024. Namun, Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan tantangan yang ada dalam pengendalian inflasi di Jawa ke depannya. Tantangan tersebut meliputi masalah pasokan, risiko anomali cuaca, dan produksi yang mendukung ketahanan pangan. Produksi beberapa komponen pangan, seperti beras, tidak sebanyak yang dicatatkan pada semester pertama. Di sisi lain, beberapa komoditas akan mengalami pasokan berlebih karena musim panen, sehingga berpotensi menurunkan harga. Tantangan-tantangan tersebut perlu diantisipasi secara bersama-sama. Untuk itu, tiga langkah strategis diambil dalam mendukung pengendalian inflasi yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) untuk Pulau Jawa. Ketiga langkah strategis utama tersebut termasuk meningkatkan produktivitas pangan dengan mengatasi anomali cuaca, memperkuat produksi di tengah konversi lahan pertanian yang luas, serta memperkuat ekosistem pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui model percontohan. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan di tengah risiko anomali cuaca melibatkan empat poin utama. Pertama, memperkuat dan memperluas penerapan IP300 (penanaman padi tiga kali dalam setahun) dan pola tanam tumpang sari antara padi dan palawija. Kedua, memperkuat penerapan metode blok tanah dan rumah kaca untuk berbagai jenis cabai. Poin ketiga berfokus pada perluasan pemanfaatan Benih Bawang Merah Unggul (TSS), dan poin keempat mencakup pemanfaatan benih unggul yang tahan cuaca, penerapan budidaya organik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Untuk memperkuat produksi di tengah konversi lahan pertanian yang meluas, terdapat tiga poin utama yang dilakukan, yaitu mempercepat penerbitan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap Lahan Padi Lindung sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Pengendalian Konversi Lahan Pertanian. Upaya lain termasuk memperkuat ekstensi lahan melalui penambahan lahan baru dan optimalisasi lahan, serta pertanian perkotaan yang memanfaatkan lahan tidur atau lahan rawa serta menciptakan lahan sawah baru. Sementara itu, upaya untuk memperkuat ekosistem pangan terintegrasi meliputi enam poin utama: mempersiapkan neraca pangan daerah sebagai sistem peringatan dini yang akan dimulai pada September 2024 untuk wilayah Jawa; memperkuat pelaksanaan program kemitraan petani dan kontrak pertanian/pembeli; serta memperluas penerapan model bisnis Kios TPID. Upaya lain termasuk memperkuat pemanfaatan teknologi pascapanen dan memulai hilirisasi pangan, terutama saat terjadi surplus, untuk menstabilkan harga. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan asuransi dan pembiayaan pertanian untuk komoditas pangan strategis serta memperkuat kapasitas, kompetensi, dan pola pikir petani dan penyuluh pertanian terkait kewirausahaan, manajemen usaha, keuangan, dan sumber daya menjadi fokus utama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Direktur Jenderal Bantuan Pengembangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, pemerintah daerah harus terus mendukung beberapa aspek dalam pengendalian inflasi. Hal ini termasuk kerjasama yang lebih erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, serta kementerian dan lembaga, didukung oleh upaya tambahan dalam refocusing kegiatan dan anggaran. Kerjasama perdagangan antar daerah juga dianggap penting untuk mendorong distribusi pasokan guna mempertahankan harga. Selain itu, pemanfaatan teknologi terintegrasi menjadi aspek lain yang dianggap penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pasokan dan rantai pasok. Pemerintah daerah juga harus terus memperkuat penyediaan data dan informasi harga pangan yang cepat dan akurat. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan melaksanakan kebijakan yang kredibel dalam mengelola ekspektasi inflasi agar tetap dalam target, terutama di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global. Dengan pengendalian inflasi nasional yang strategis pada tahun 2024, meliputi pengendalian inflasi pangan yang volatil, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan sinergi antara kementerian dan lembaga dengan dukungan pemerintah daerah, diharapkan ketahanan pangan dapat diperkuat dan cadangan beras pemerintah tetap terjaga. Di sisi lain, untuk memperkuat produktivitas pertanian, dukungan finansial sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan program kredit untuk mendukung petani, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah dan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Berdasarkan informasi, per 30 Juli 2024, Jawa Tengah mendominasi pencairan KUR dengan nilai Rp28,32 triliun, setara dengan sekitar US$1,8 miliar. Pada Pulau Jawa, total pencairan KUR mencapai Rp82,57 triliun, yang berkontribusi sebesar 49,68 persen dari total pencairan KUR nasional. Petani di Indonesia dapat memperoleh kredit atau pembiayaan untuk peralatan dan mesin pertanian dengan plafon antara di atas Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Terdapat juga KUR Khusus bagi penerima KUR yang merupakan anggota kelompok usaha bersama yang dikelola dalam kluster dengan mitra usaha, termasuk perkebunan berbasis masyarakat, pertanian berbasis masyarakat, industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau komoditas produktif lainnya. Keuntungan dari KUR Khusus adalah para penerima di sektor produksi dapat mengakses KUR secara berulang dengan suku bunga enam persen, di mana suku bunga tersebut tidak akan meningkat. Dengan dukungan akses pembiayaan ini, para petani dapat mengoptimalkan produksi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk negara. Diharapkan, dengan sinergi dan kerjasama semua pemangku kepentingan, implementasi strategi pengendalian inflasi dapat berhasil dan mendukung Indonesia dalam menjaga inflasi tetap dalam target hingga akhir tahun 2024. ANTARA