JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan implementasi *local currency transaction* (LCT) sebagai inisiatif quick win dalam pertemuan Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) Masyarakat Ekonomi ASEAN periode 2026-2030. Dalam konteks ini, inisiatif quick win diharapkan dapat menjadi komitmen bersama untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak signifikan dalam mengatasi masalah-masalah yang paling mendesak. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Netty Muharni, mengemukakan pentingnya memperkuat implementasi LCT dengan memperluas cakupannya ke seluruh negara anggota ASEAN serta mitra dagang utama. Ia menekankan, “Menetapkan perjanjian LCT dengan negara-negara mitra ekonomi utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan semakin meningkatkan ketahanan kita.” Perluasan LCT dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan, terutama dalam aspek keuangan. Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026-2030 yang akan diadopsi oleh Kepala Negara pada tahun 2025 menjadi sangat krusial bagi ASEAN untuk mencapai Visi 2045, yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada masyarakat. Renstra tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu *Strategic Goals*, *Objectives*, dan *Strategic Measures*. Hingga saat ini, sebanyak 140 dari total 209 upaya strategis telah diselesaikan dari 47 *objectives* yang telah ditetapkan. Di tengah pertemuan itu, juga terungkap adanya isu-isu baru dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional, mencakup ekonomi digital, tenaga kerja, ekonomi hijau, hak kekayaan intelektual, hingga inklusivitas, yang menyebabkan perubahan standar. Oleh karena itu, ASEAN diharapkan dapat secara proaktif memasukkan isu-isu tersebut ke dalam perjanjian dagang yang saat ini sedang dibahas. Hal ini sejalan dengan Visi 2045 untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi keempat pada tahun 2045. Netty menambahkan bahwa saat ini terdapat peningkatan jumlah negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengadopsi standar yang lebih tinggi terkait isu-isu baru tersebut dalam perjanjian dagang atau platform multilateral lainnya. Salah satu contohnya adalah aksesi Indonesia dalam OECD yang sedang berjalan. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network (GRPN) ke-9 pada 28 November 2024, dengan agendanya meliputi berbagi pengetahuan tentang implementasi Good Regulatory Practice di ASEAN. Indonesia akan mengundang Laos dan Malaysia sebagai negara percontohan Good Regulatory Practice (GRP) yang bekerja sama dengan Indonesia, serta semua negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam pertemuan GRPN yang akan dilaksanakan di Jakarta. Di sela-sela pertemuan, juga diadakan pembicaraan bilateral dengan Laos, sebagai Ketua ASEAN 2024, untuk membahas dua hal penting. Pertama, inisiatif batik kolaborasi ASEAN yang merupakan kontribusi Indonesia untuk ASEAN. Inisiatif ini telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rangka Perayaan HUT ke-57 ASEAN pada 8 Agustus 2024. Kedua, Indonesia memberikan dukungan khusus kepada Laos dalam menghadapi tantangan situasi ekonomi saat ini yang sedang mengalami penurunan. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia secara khusus menyampaikan beberapa rekomendasi penyelesaian kepada Laos dan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan lanjutan. “Saya mengapresiasi bantuan dari Sekretariat ASEAN dalam mengembangkan panduan untuk mengidentifikasi inisiatif quick win yang akan menjadi bagian dari Renstra MEA 2026-2030,” ujar Netty. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kolaborasi antar negara anggota ASEAN dapat semakin solid dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. ANTARA